Oleh: Andi FirdausTak ada damai tanpa perang, tak ada perdamaian tanpa keadilan
Entah karena terlanjur menjadi runtutan sejarah. Hingga pikiran kita sesak dengan ide dan realitas sejarah sungsam, dan kita dipaksa berpikir melihat masa depan. Aceh adalah rentetan sejarah menuju pemikiran-pemikiran radikal. Saya tidak memaksa telak menjebak pemikiran sampai beropini ria. Tidak.
Rentetan sejarah adalah keharusan. Muncul, tenggelam dan muncul kembali. Senang atau tidak senang adalah dua hal yang meski terjadi. Dari Belanda, sederet mayat bertengar, berjajar. Jepang memaksa Aceh sebagai Nation menjadi romusa—pekerja paksa. Kelaparan, kurus, tinggal tulang dan mati. Tak ada cacatan sejarah berapa nyawa dipaksa keluar oleh sebuah sistem bermoto “Jepang Cahaya Asia.”
Lepas dari mulut harimau, masuk dalam mulut buaya. Ungkapan implisit menjelaskan transisi penjajahan dua kompeni besar. Belanda dan Jepang. Sulit mengungkapkan dengan bahasa kemanusian proses transisi dari mulut harimau ke mulut buaya. Perubahan ini kemudian disebut dengan peralihan penjajahan baru. Transisi baru dan juga kematian-kematian baru.
Jika kematian diungkapkan dengan nyawa, maka kematian peradaban harus diungkapkan dengan kehilangan culture. “Mate aneuk meupat jeura, gadeh adat pat tamita”. Ini kekhawatiran manusia dahulu terhadap peradaban. Bukan khawatir akibat ribuan tubuh harus terkubur tanpa pusara. Bukan pula disebabkan oleh anak kehilangan orang tua. Bukan.
Dalam kelaparan, ketakutan penuh konflik, orang-orang terdahulu begitu perhatian. Mengingat masa depan tak hancur pada peradaban. Mengerikan jika kelak anak cucu tak kenal bahasa indatu, Hamzah Fansury, Syamsuddin Al Sumatrani, Abdul Rauf As Singkili dan sederetan orang-orang pembuka pikiran zaman kekinian lainnya.
Agar kegilaan tak terulang dalam situasi modernisasi. Di zaman penuh dengan internet Wifi. Pembuka pikiran semacam Fansury yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa, hargailah orang sakit saraf. Karena sakit saraf bukan merupakan penyakit gila, tapi penyakit yang seharusnya dirujuk ke rumah sakit jiwa.
Gila (mungkin) menurut mereka adalah pelaku yang mengejek aturan yang telah disepakati bersama. Menginjak aturan yang sebelumnya sangat dipahami sebuah kesalahan, kebohongan dan kemunafikan. Bahkan mengingkari keadilan yang semestinya dilakukan sebagai kewajaran bagi ketertindasan para korban. Mungkin begitu harapan Fansury dan leluhur pelaku sejarah di pantai timur dan pantai barat Aceh.
Belanda dan Jepang sudah berlalu. Meninggalkan sesuatu berharga di mata kita. Hikayat Prang Sabi sebagai lantunan syair semangat, sisa-sisa nyian yang dikunmandangkan ratusan tahun silam. Demi Aceh tanah pusaka. Kini lantunan syair telah dianggap masa lalu oleh generasi modernisasi budaya senetron dan telenovela.
Dalam diam kebisuan Aceh, kita lagi-lagi dipaksa berpikir. Menyusun kata-kata dalam memori otak. Jengkel, marah, kecewa sekaligus murka pada sesiapa saja. Tak kecuali pada pemimpin produk pilkada. Jutaan harapan dan kebencian dikelola sedemikian rupa, agar ia mirip dengan kisah-kisah dalam film di layar kaca. Se-olah tak ada nestapa dalam perdamaian yang bersahaja dan disengaja di Helsinki.
Dari zaman kematian Jepang dan Belanda, kita bergeser pada zaman ini. Menghargai secupak nasi pemberian kaum awam bagi pejuang untuk terus berperang. Kini menghargai lagi dengan secupak dana dari BRA demi masa depan kaum awam, jika tak ingin dikatakan korban, simpatisan. Itu pun hampir menjadi utopia, cet langet.
Sejujurnya, konflik adalah nestapa kekerasan mencapai impian. Impian menjadi negara berdaulat bila sungkan untuk berkata merdeka. Terhegemoni dari dusun dan pelosok desa di Aceh. Mengajak orang-orang mengikuti langkah dan strategi yang sedang diimpikan. Hanya dengan satu bahasa kata “merdeka”.
Ratusan, bahkan ribuan menyumpang nyawa. Sedangkan jutaan lainnya rela takut dan trauma dibalut kegelisahan oleh situasi. Situasi hasil penciptaan manusia serakah. Situasi kegelisahan pada masa depan negeri Serambi Mekah. Secara tegas, penciptaan pada situasi yang membuat orang-orang bodoh dan miskin.
Hampa, jika impian tersebut menjadi begini. Jika saja Kolonial Belanda minggat dari Aceh telah melahirkan ratusan hikayat dan syair perlawanan serta keprihatinan, perlawanan membuat kanyataan mimpi dari DI/ TII hingga Aceh Merdeka tak meninggalkan apapun. Masih menjadi dialektika, apakah ekonomi yang tentukan politik, atau politik yang menentukan ekonomi.
Tak bermaksud melegalkan sejarah penjajahan transisi Belanda ke Jepang. Tapi petikan penjajahan itu yang membuat kita sadar dan menghargai jasa pejuang nenek moyang. Masih ingatkah kita, bahwa cita-cita Aceh bermartabat di mata ban sigom donya adalah keharusan? Bisa saja karena tuntutan ekonomi (perut kosong) hingga melebar ke tuntutan Politik (merdeka, kebebasan, demokrasi dan kedaulatan)
Satu wawancara dalam film documenter william nesson. Mantan juru bicara Gerakan Aceh Merdeka pernah bilang, perjuangan bangsa Aceh semua berangkat dari sejarah. Tanpa sejarah, tak ada semangat untuk berjuang. Benar, ini bukan hanya sekadar romantisme sejarah. Apalagi terjebak pada masa lalu hingga kita terbuai dengan perjalanan masa depan.
Apa yang dipikirkan Fansury adalah pikiran masa depan. Pikiran yang ditujukan kepada generasi pemimpin partai lokal, pengelola dana amanah di BRA, BRR dan generasi yang penuh tontonan gossip. Jauh sebelumnya kita dipaksa berpikir untuk Aceh dan peradaban utuh di negeri bertajuk Tanah Rencong. Sampai Sofyan Daud dan rekan perjuangannya yang telah rela kehilangan nyawa.
Tak bisa diungkapkan dengan bahasa kata. Mungkin kita butuh naluri kemanusiaan untuk menghargai para syuhada. Mereka rela meninggalkan pusara demi kita. Mereka tak minta laba atas kematian demi tanah rencong. Tak terpikirkan sesudah mereka mati, maka anak cucunya memperoleh harta. Saya yakin, tidak.
Mungkin benar bahwa revolusi membutuhkan bayak generasi dan banyak generasi hanya butuh satu revolusi.Kita adalah generasi untuk sebuah revolusi. Generasi yang terlibat dalam polemik adu domba. Politik membingungkan kaum awam untuk berpihak kepada siapa. Hingga kesamaan ideologi pun kadang dianggap musuh nyata.
Memang sejarah selalu membuat sensasi. Dari lahirnya pang bayak, tokoh, jutawan, pemimpin baru dan tentunya orang-orang angkuh baru. Sejarah Aceh adalah sejarah air mata. Sejarah yang dibalut oleh bau busuk kematian dari pelosok-pelosok desa di Aceh. Konflik.
Ini petaka melihat unsur realitas, bahwa Aceh bukan hanya terlanjur menjadi daerah tanah air mata, tapi tanah yang penuh dengan bisnis air mata. Korban konflik, tsunami merupakan dua kelompok manusia yang terus merengek, mengemis di negeri sendiri.
Kalau lah adegan demi adegan terus dipertontonkan pada kekinian zaman, bukan mustahil pula kegelisahan menjadi kekuatan baru untuk satu perlawanan. Tak mustahil juga, air mata akan menjadi batu yang setiap saat kan dilempar ke wajah binatang berbulu kemanusiaan.
Wira Atmaninata dalam puisinya, “Aku lari ke hutan dimangsa binatang/ aku lari ke kota dimangsa kebinatangan”. Begitu tegaskah Aceh dalam situasi damai dan transisi demokrasi kita harus membaca pusi itu lagi? Atau para korban harus membaca puisi di depan pemimpin kekinian agar air mata menjadi inspirasi semangat juang dan perlawanan baru. Sepakat.
Mungkin ini juga bagian yang tak terpisahkan dari Aceh. Satu komunitas perlawanan redam, maka komunitas lainnya bangkit. Dari singgungan pertama, saya sudah katakan. Perang dan konflik adalah sisi-sisi yang membentuk kelahiran benih baru untuk menatap daerah cap sikureung. Aceh yang harus terus direparasi, dipoles, direhabilitasi agar Aceh tak menjadi boneka, tapi harus tetap menjadi manusia.
Dalam kegalauan politik tanpa arah kepentingan, kita dipaksa bertahan pada ideologi dasar—pemikiran yang melihat ketertindasan, kebohongan, kemunafikan, penjilat dan juga serakah—untuk menatap Aceh jauh dari spiral kekerasan baru. Spiral yang memaksa kita mengikuti langkah dan gerak manusia berpikir sesaat dan kelompok.
Dan, kita juga sepakati bersama agenda masa depan. Menopang hidup serta menyandarkan diri pada peradaban sejarah yang menurut kita belum usang. Sejarah yang terus membawa kita pada level mengetahui arti dari kedaulatan dan harga diri.
Seharusnya kita berkata, bukan tak ada keadilan tanpa perdamaian, tapi ciptalah perang biar ada damai dan keadilan. Atau bilang saja begini; Damai hanya persiapan kobaran api perang selanjutnya? Wallahua’lam.
*) Pengurus Pidie Press Club (PPC)
