Oleh: Andi Firdhaus
Pertanyaan yang saya jadikan judul diatas merupakan sebuah kekhawatiran saya terhadap apa yang belakangan terjadi di Aceh. Teror terhadap para petinggi GAM beberapa waktu lalu langsung membuat ingatan saya tertuju ke Filipina, tepatnya Mindanau.
Aceh dan Mindanau punya kisah yang sama soal pemberontakan. Sama-sama dipimpin oleh mantan gerilyawan dan tokoh gerakan sipil untuk perdamaian. Pengalaman memang sering menunjukkan, bahwa banyak tokoh yang berhasil menjadi pemimpin gerakan perdamaian dan reformasi politik, namun gagal dalam mencapai tampuk kepemimpinan eksekutif.
Lech Waalesa dari Polandia, Mikhail Gorbachev dari Uni Soviet dan Soekarno dari Indonesia. Apakah Irwandi Nazar juga akan menapak jejak yang sama? Tulisan ini saya tulis ketika berkunjung ke Filipina. Tepatnya di wilayah Mindanao yang sarat dengan isu pemberontakan dari Minoritas Islam.
Salah seorang teman dari I-Baloi Muslim Christian for Peace, Datu Gamal menceritakan kepada saya tentang sejarah yang gagal membawa rakyat Mindanao dari keterpurukan ekonomi. Datu Gamal menceritakan bagaimana pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF) menjadi Gubernur ARMM—sebuah wilayah otonomi Muslim di Mindanao.
Yang dimaksud adalah Prof Nur Misuari yang terpilih pada pemilu 9 September 1996. Misuari waktu itu mewarisi pemerintahan dan birokrasi yang tidak efisien, kacau dan korup. ARMM di bawah kepemimpinan Misuari mencakup Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi. Seperti Irwandi mewarisi pemerintahan sebelumnya yang korup.
ARMM dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1989 sebagai daerah otonomi di Filipina Selatan. Ketika itu penduduk boleh menyatakan pilihannya untuk bergabung dalam wilayah otonomi Muslim dan hasilnya empat wilayah tersebut memilih untuk bergabung.
Padahal sebelumnya, Nur Misuari tidak mengakui adanya ARMM. Meski belakangan ia juga mencalonkan diri menjadi Gubernur. Bagaimana dengan Irwandi? Sebelumnya juga tidak mengakui Aceh berada dalam kedaulatan Indonesia. Meski pada Pilkada sebelumnya politik berkata lain, dan Irwandi pun ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur.
Di masa pemerintahan Nur Misuari, tidak banyak perubahan yang terjadi bagi masyarakat di Mindanao. Hal ini disebabkan karena model pemerintahan yang menggelembung, tidak efisien dan para birokrat dipilih bukan karena kemampuan dan keahliannya, melainkan karena koneksi politik dan hubungan karabatan.
Dalam masa pemerintahan Irwandi-Nazar, beberapa hal juga belum ada perubahan yang signifikan pada aparatur pemerintahan. Acehkita.com dengan judul Dewan Desak Gubernur Rombak Kabinet (08/04/07). “Notebenenya mereka adalah orang-orang yang dahulu diangkat oleh saudara Pjs Gubernur Mustafa yang sistem pengangkatanya mengandung kontroversi dan disinyalir sarat dengan KKN," kata Yusrizal dari partai demokrat.
Tidak salah memang pernyataan anggota dewan tersebut. Ini juga merupakan bagian dari terwujudnya sistem pemerintah yang efektif. Dan sudah sepatutnya Irwandi-Nazar mengganti pejabat eselon I, II dan III dengan orang-orang kepercayaannya. Hal ini di nilai penting untuk mempermulus pemerintahan yang akan dijalankannya bebas dari orang-orang yang sarat dengan korupsi dari pemerintahan sebelumnya.
Bagaimana dengan korupsi? Sebagai acuan saja, pemerintahan terpilih Nur Misuari mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar 615 juta peso atau sekitar 100 miliar rupiah lebih. Namun karena banyaknya penyunatan dan korupsi, dana tersebut tidak efektif bagi pembangunan sebagai mana mestinya. Setelah enam tahun terbentuk, ARMM tetap saja menjadi kawasan terkumuh dan miskin di Filipina.
Bayangkan dengan Aceh. Menurut wakil Gubernur Muhammad Nazar, dari dana bagi hasil minyak dan gas saja menjacai Rp.1,9 triliun secara keseluruhannya. Kemudian ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp.4 triliun. Jika dana ini pada tahun 2008 tidak menyentuh berbagai sektor kepentingan publik, maka ini juga merupakan tantangan besar bagi kepemimpinan Irwandi-Nazar.
’’Saya ingin korupsi di Aceh bisa diberantas sehingga uang rakyat bisa benar-benar sampai ke tangan rakyat,’’ seperti diberitakan sebuah situs antikorupsi.org. Pernyataan ini merupakan ketegasan dari sosok Irwandi Yusuf. Namun dalam aplikasi, tidak hanya cukup dengan pernyataan, tapi juga butuh action yang nyata.
Misuari juga pintar berdakwah, bahkan sering mengeluarkan pertanyaan keras dan tegas. Bahkan Misuari berjanji memberantas korupsi dikalangan pejabat. Menurutnya, setiap pejabat harus jujur dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. “Kalau dulu berjalan dengan iblis, dan menari dengan setan, sekarang marilah bertaubat. Berjalan dan menarilah dengan malaikat,” ucap mantan pemimpin MNLF pada sebuah koran lokal Sun Star.
Namun, apa yang terjadi kemudian tidaklah seperti yang diharapkan rakyat Mindanao. Nur Misuari dinilai kurang berhasil mempimpin rakyat yang telah mendukungnya pada pemilihan Gubernur. Ia juga tidak mampu meredam gerakan MILF dan Abu Sayyaf, sehingga stabilitas keamanan di Mindanao tetap gonjang-ganjing.
Bahkan, koran Daily Inguirer pada saat itu melaporkan, selama masa jabatan gubernurnya, Misuari lebih banyak meluangkan waktu di luar wilayah otonomi Muslem (ARMM). Kalau tidak melancong ke luar negeri, ia pergi ke ibu kota Manila dengan diiringi pengikutnya bak Sultan.
Jangan pernah kepemimpinan Irwandi-Nazar terulang seperti kepemimpinan Nur Misuari. Lima tahun kepemimpinan Irwandi hendaknya memberi perubahan bagi masyarakat Aceh. Tiga puluh tahun konflik mendera Aceh dengan melahirkan ribuan korban. Maka sudah seharusnya pula, Irwandi-Nazar menyahuti asprasi masyarakat korban.
Jutaan rakyat Aceh kini mempercayai Irwandi sebagai ujung tombak perubahan. Sebagai kampium perdamaian yang diagung-agungkan rakyat, sudah sepatutnya Irwandi melakukan langkah-langkah berani dalam mengambil kebijakan. Pecat di tempat bagi pelaku korupsi.
Jika tidak, bukan hal yang tidak mungkin Aceh kembali menjadi Mindanao kedua, atau Irwandi menjadi Nur Misuari selama menjalankan kepemimpinannya. Sejarah telah banyak menciptakan sensasi. Sejarah juga telah banyak melahirkan tokoh-tokoh perdamaian dan demokrasi.
Akan tetapi, pangalaman sejarah terhadap Nur Misuari jangan sampai terjadi pada masa kepemimpinan Irwandi-Nazar. Karena pengalaman menunjukkan banyak tokoh yang berhasil memimpin gerakan perdamaian dan reformasi politik, namun pada akhirnya gagal memimpin eksekutif. Memimpin gerilyawan tentu berbeda dengan memimpin pemerintahan.
Bagaimana dengan kelompok penentang perdamaian? Bagi Nur Misuari, tugas berat yang dihadapi adalah munculnya gerakan militan Islam dengan nama Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini bersumpah untuk menentang dan memboikot ARMM.
Di Aceh penentang perdamaian bukan tidak mungkin terjadi. Meski tidak ditanyakan secara eksplisit, namun gerakan-gerakan bawah tanah masih saja tetap dilakukan. Memang sangat subjektif melihat Aceh pasca Pilkada. Bisa saja akan muncul perlawanan baru untuk pemerintahan Irwandi-Nazar. Teror terhadap pemimpin GAM dan teror terhadap anggota dewan minimal menjadi satu ukuran.
Semua bisa saja terjadi di Aceh, jika kepemimpinan dan pemerintahan produk MoU Helsinky tidak mengantisipasi dengan pemenuhan hak-hak korban, perlindungan hukum, keadilan ekonomi dan kejerahteraan sosial. Gerakan yang pada awalnya hanya sebatas individualistik, bisa saja menjadi gerakan komunal yang menyeluruh.
Sebab, pertarungan sosial dan pergesekan sosial selama keadilan belum terwujud tetap akan terjadi. Barisan sakit hati dalam proses perdamaian ini mungkin akan kembali merakit diri untuk sebuah persatuan melawan pemerintah. Timor Leste dengan Xanana-nya seharusnya menjadi contoh baik bagi kepemimpinan Irwandi-Nazar.
Bahwa tanggungjawab pemerintahan Irwandi-Nazar sangatlah besar dan rumit. Sehingga disamping butuh waktu dan keseriusan dalam melaksanakan kebijakannya, Irwandi-Nazar juga sudah saatnya mengaplikasikan program konkrit dan langsung menyentuh dengan masyarakat grassroot (masyarakat bawah).
Pelayanan publik yang dijanjikan semasa kampanye, kini sudah bisa diperlihatkan meski secara pelan-pelan. Pendidikan murah, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pengadaan sarana transportasi bagi masyarakat di desa-desa terisolir adalah program yang secepatnya direalisasikan.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan korban konflik dan masyarakat akar rumput telah membuat Irwandi dan Nazar berada di tampuk kekuasaan. Kini, akankah keberadaan masyarakat korban konflik menjadi perioritas bagi pemerintahan Irwadi? Karena perhatian terhadap korban konflik adalah bagian penting menyelamatkan perdamaian.
Jika konflik sosial tidak ingin terulang kembali di Aceh, maka sudah sepatutnya perhatian lebih besar dengan program-program terjangkau dapat dinikmati masyarakat. Bicara perdamaian yang permanen, adalah bicara kepuasan bagi korban, membuktikan para koruptor masuk penjara, dan bicara tentang rakyat miskin yang tak bisa berobat ke rumah sakit serta bicara anak-anak yang tak mampu sekolah karena biaya mahal.
Sekali lagi, itulah perdamaian jika kita ingin selamanya ada dan hadir di bumi Aceh. Jika tidak sejarah selalu berulang dengan masa lalunya. Memang! Menjadi pemimpin gerilya dan pemimpin gerakan perdamaian tentu beda dengan memimpin pemerintah.***
Tulisan ini sudah pernah dipublikasikan
Tabloid Modus Aceh di halaman Opini.
Aceh Menuju Mindanau Kedua?
