Oleh: Andi FirdausBadan Reintegrasi Aceh sudah dibentuk. Manajemen pengelolaannya masih dipertanyakan banyak kalangan. Kecemburuan sosial kian tajam. Ada tiga pertanyaan mendasar perlu dijawab; Apakah kita belum mampu mengelola uang dalam jumlah yang banyak, atau apakah kita belum siap dengan kejujuran dan kebersihan nurani? Atau memang! Realitas seperti ini yang diharapkan.
Masih ada dalam ingatan kita, pembakaran Join Security Committee (JSC) di Aceh tengah tahun 2003 oleh sekolompok orang. Saat itu pula, Tgk. Husni perwakilan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Linge, terpaksa diboyong ke rumah sakit. Indiden tersebut merupakan jalan pintas bagi sebagian warga yang anti perdamaian.
Pemukulan terhadap mantan Gubernur GAM wilayah Linge, merupakan kejadian terburuk dalam menciptakan perdamaian di Aceh empat tahun yang lalu. Tanah Gayo dikenal dingin mendadak situasinya menjadi panas. Sudah lazim, kalangan elite politik mencoba mencari kambing hitam. Ujung-ujung selalu menuduh ada pihak tertentu yang ingin kisruh di Aceh. Apalagi kalau bukan soal ekonomi, komentarnya lagi.
Bukan mengungkit kejadian masa lalu, tapi ini refleksi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Sadar atau tidak, kecemburuan sosial dan perbedaan ideologi telah memaksa perdamaian keluar dari Aceh. Lantas, sebagian orang merasa gembira, namun sebagian yang lain tersiksa. Sebut saja kehadiran ribuan pengungsi asal Tanoh Gayo yang terpaksa hengkang ke berbagai pelosok desa di Aceh.
Aneka pementasan kekerasan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Konflik sosial yang mengarah ke etnis dibiarkan. Pembunuhan manusia oleh manusia bukan barang langka di Aceh. Beda pendapat saja harus dibayar dengan nyawa. Kemanusiaan mulai diukur dengan simbol-simbol negara. Perebutan kekuasaan jauh lebih penting ketimbang harga diri manusia.
Sekali lagi, bukan mengungkit masa lalu. Tapi hanya sekadar evaluasi, bahwa kecemburuan sosial merupakan sejarah pahit bagi rakyat Aceh hidup dalam damai dan sejahtera. Perbedaan ideologi sama seperti menyelimutkan diri dengan kematian. Aceh seperti tanah yang sudah dirundung duka sepanjang masa.
Pola Pikir yang terbius
15 Agustus 2005, pemerintah dan GAM telah sepakat berdamai. Ruang ekspresi rakyat Aceh terbuka dalam berbagai bentuk. Seiring dengan penarikan TNI/ Polri non organik dan pemusnahan senjata GAM, kemudian menyusul reintegasi mantan Tentra Nanggroe Aceh (TNA). Sayap militer GAM berubah menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA).
Kegagalan JSC merupakan pengalaman sejarah, dan Helsinki awal dari mempraktekkan pengalaman sejarah yang gagal. Kini, mayoritas rakyat Aceh tak ingin kejadian masa lalu terulang. Secara teoritis memang mudah diucapkan. Tapi, secara praktis banyak menimbulan masalah yang krusial.
Ternyata insiden empat tahun yang lalu terulang lagi. Tepatnya hari Rabu, 26 April 2006, pemukulan Tgk. Husni terjadi lagi. Alasannya bukan soal beda ideologi maupun gerakannya, tapi lebih kepada intitas kepercayaan dan harapan rakyat kepada pemimpin. Tgk. Husni menduduki jabatan di BRA mewakili GAM untuk wilayah Kabupaten Bener Meriah.
Kabar burung jangan dianggap sepintas angin lalu. Kecemburuan sosial dikalangan masyarakat korban konflik perlu ditanggapi dengan serius. Isu mantan TNA sudah mendapat fasilitas dan sarana menjadi pembicaraan hangat. Padahal dalam prakteknya, banyak mantan TNA yang tidak tersentuh dana reintegrasi. Hembusan media, seolah-olah mantan TNA dan korban konflik dikelilingi dengan uang. Apakah memang ini strategi baru memecahkan konsentrasi perjuangan rakyat Aceh?
Mewaspadai perang dingin butuh proses dan intelektual kita. Pola pikir rakyat Aceh yang sudah terbiasa dengan semangat juangnya, dengan mudah dipatahkan dengan struktur pola pikir yang baru. Artinya, uang menjadi alasan utama pencapaian keadilan dan harga diri manusia di Aceh. Pola pikir ini sangat cepat mengalir ke masyarakat korban. Sehingga isu miliaran dana yang diperuntukkan bagi korban menjadi obat bius.
Kesibukan masyarakat terlihat jelas dengan berlomba-lomba membuat proposal. Bukan tidak perlu, tetapi perjuangan mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegakkan keadilan, wujudkan demokrasi dan hargai Hak Asasi Manusia (HAM) masih membentang di depan mata kita. Pada akhirnya, isu uang miliaran rupiah menjadi bius yang mematikan pola pikir perjuangan rakyat Aceh.
Memahami BRA
Badan Reintegrasi Damai Aceh menjadi lembaga dengan ribuan sorotan mata para korban konflik. Pertanyaan kemudiaan adalah seberapa mampunya pengurus BRA melihat persoalan akar rumput. Pepatah Aceh, meunye na teupong, dumpeu jeut tawet. Kalau ada uang anak kecil bisa menyalurkannya. Namun, seberapa besar uang seharusnya mampu meredam konflik sosial. Memahami budaya dan karakter rakyat Aceh perlu dimiliki pengurus BRA. Karena BRA dibentuk bukan seperti lembaga penyalur beras miskin atau kompensasi BBM.
Jauh dari itu, BRA lahir atas realitas konflik kekerasan di Aceh yang sudah puluhan tahun. Mengobati luka rakyat yang telah bertahun, perlu dokter ahli. Jika hanya sekadar mengoles dengan obat merah atau betadin siapa saja bisa. Kalau ini yang dilakukan, hanya dua kemungkinan yang terjadi, luka menjadi sembuh atau luka bertambah parah. Kasarnya, jangan mencoba bermain diatas luka lama, bila tidak ingin menimbulkan luka baru.
Untuk itu, keterlibatan tokoh agama dalam soal reintegrasi sangat penting. Karena reintegrasi harus bisa membawa rekonsiliasi pada tataran hukum dan keadilan. Bukan hanya sekadar memberi uang, lalu masalah dianggap selesai. Keterlibatan tokoh karismatik di berbagai pelosok desa juga perlu dilibatkan.
Pertama yang harus dilakukan BRA adalah, pendataan yang akurat tanpa berharap penuh dari pemerintah daerah. Karena konflik puluhan tahun belum bisa memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam waktu singkat. Kedua, koordinasi dengan pihak lembaga Swadaya Masyarakat di berbagai pelosok kota dan Kecamatan. Empat, publikasi ke media bukan jumlah dana, tapi proses yang lebih mengarah dan cerdas.
Bila uang yang berbicara untuk memulihkan penderitaan korban, maka jangan harap pemberdayaan masyarakat akan bisa diwujudkan. Perjuangan rakyat Aceh puluhan tahun menuntut keadilan, kesejahteraan penuh dengan semangat. Kalau reintegrasi diukur dengan pemberian modal dan sebagainya, tanpa dilandasi semangat perdamaian dan rekonslisiasi, maka akan menjadi ajang konflik baru di tataran masyarakat.
Saya pikir, pengurus BRA merupakan orang cerdas pilihan. Tapi sejauh mana mengingat masa lalu yang cerdas. Uang menjadi bumerang dalam setiap langkah perubahan, kalau dalam pengelolaannya hanya sekadar lepas tanggung-jawab. Ingat kata orang tua, bek gabuk ngen peng grik. Karena jalan mencapai keadilan dan menuju perubahan Aceh masih membutuhkan orang-orang yang berpikir kritis dan berani.
Tiga puluh tahun perjuangan rakyat Aceh secara ideologi belum bisa dikalahkan. Kini ujian berat ada di depan mata kita. Mengurus ideologi dengan cita-cita yang sangat mulia, atau kita fokuskan saja pada bagaimana metode agar dana bisa cair setiap saat. Menyelamatkan korban butuh pencerahan dan penyadaran-penyadaran bagi menciptakan kedamaian di Aceh. Kalau saja kecemburuan sosial dianggap angin lalu, maka sudah pasti tingkat kriminal semakin meningkat pula.
Kesimpulan
Paparan di atas hanya sebuah eksprisi kekhawatiran melihat Aceh ke depan. Struktur pikir lama menjadi ukuran dan alat yang setiap saat harus kita gunakan. Sebab, harga diri rakyat Aceh bukan pada uang atau jumlah dan yang besar. Tetapi pada penghargaan memaknai kemanusiaan itu sendiri. Bukti sejarah sangat jelas, perlawanan rakyat Aceh melawan ketidakadilan dan kesewenangan tidak pernah dibayar.
Kita ingin menghargai dengan apa ratusan janda, ribuan anak yatim, dan korban tindak kekerasan yang tak terhitung jumlahnya di Aceh. Kita juga menghargai berapa orang-orang yang telah berkorban nyawa demi Aceh. Sulit mengungkapkan dengan bahasa kata. Butuh nurani kemanusiaan untuk menghargai dan menjawab imbas dari konflik puluhan tahun. Ujian serta tantangan tepat di depan mata kita. Tergantung rakyat membawa Aceh kemana? Percayakan pada kemampuan diri sendiri. Hilangkan ketergantungan dengan berbagai bentuk bantuan.
Kini saatnya kita bebas mengelurkan ekspresi membawa Aceh kedepan. Persatuan dan solidaritas masyarakat korban sedang dituntut. Perubahan Aceh akan bisa terwujud dengan persatuan dan solidaritas masyarakat korban di Aceh. Bukan harus larut dan terus menjadi pengemis di negeri sendiri. Hanya bersama masyarakat korban membangun Aceh.
*) Direktur Eksekutif Center for Humanitarian and Social Empowement (CHSE) Aceh.
