Oleh: Andi FirdausTulisan ini sekedar sharing informasi terhadap apa yang sedang terjadi di Mindanao Filipina, setelah saya berkesempatan melakukan kunjungan selama empat bulan atas dukungan Aceh People Forum (APF) dan Initiatives for International Dialogue (IID).
Mindanao merupakan sebuah riwayat pergolakan kaum muslim menentang pemerintah Filipina, mereka menyebut dirinya Bangsamoro. Perlawanan untuk meraih kemerdekaan melalui peperangan sudah lama berlangsung di daerah tersebut. Tekad Bangsa Moro untuk memisahkan diri dari Filipina masih bergolak sampai sekarang.
Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, namun perjuangan Bangsamoro menjadi negara merdeka bukan persoalan agama. Justru, karena migrasi dan kepemilikan tanah di wilayah itu, hingga membuat mereka tersisih dan miskin. Hal ini telah menyebabkan dan mencetuskan kemarahan kaum Muslim di Mindanao yang kemudian terus berjuang menuntut pemerintah agar tidak diskriminasi terhadap mereka.
Dalam sebuah seminar dengan tema “Bangsa Moro Youth Summit” di kampus Mindanao State University (MSU) di Marawi City. Para pemuda Mindanao membahas strategi konsolidasi untuk berjuang menuntut keadilan dari pemerintah Filipina.
Nelson Dino salah seorang peserta perwakilan Pulau Sulu mengatakan, dulu Bangsa Moro punya kerajaan sendiri dalam kepemimpinan, sehingga dengan agresi pemerintah Filipina, hingga saat ini Bangsa Moro hidup dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, miskin dan tersisih. “Pertemuan pemuda ini adalah bagian dari konsolidasi yang terus kami lakukan,” ujarnya di sela-sela seminar.
Namun, perjuangan yang di awali dengan nama Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipimpin Prof Nur Misuari membuat Pemerintah Filipina sering memberi image kepada mereka sebagai teroris. Perjuangan Nur Misuari dan pasukannya berhenti pada tahun 1996 setelah pemerintah dan MNLF menandatangani perjanjian damai.
Nur Misuari menjadi Gubernur Aotanomus Region Muslem Mindanao (ARMM) setelah menang dalam Pemilu 9 September 1996, pasca perjanjian damai MNLF dan Pemerintah Filipina. Setelah jabatannya berakhir, kemudian Misuari kembali melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Pulau Sulu menjadi pusat atau markas mengawali perlawan. Kemudian ia ditangkap di Malaysia.
ARMM dibentuk pemerintah Filipinan pada tahun 1989 sebagai daerah otonomi di Filipina Selatan. Kekuasaan ARMM mencakup empat propinsi yang berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu dan Tawi-Tawi.
Namun kepemimpinan Nur Misuari sama sekali tidak membuat Slamat Hasyim dan rekan-rekan gembira. Bahkan Hasyim bersumpah memboikot pemerintahan ARMM di bawah kepemimpinan Nur Misuari. Hingga kemudian Slamat Hasyim mendirikan gerakan Moro Islamic Liberatioan Front (MILF). Perjuangan demi mewujutkan pemerintahan mandiri dilanjutkan.
Perjuangan MILF di Mindanao merupakan wilayah otonomi Islam, dan terdiri dari beberapa provinsi Islam yaitu; Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Shariff Kabunsuan, Sulu dan Tawi-Tawi. Sementara Marawi City adalah bandar yang mayoritas penduduk Islam. Provinsi tersebut memiliki kerajaan sendiri dengan Ibu kota wilayah adalah Cotabato City.
Mindanao yang luasnya 94.639 km², berbatasan dengan laut Sulu di sebelah Barat, laut Filipina di timur dan sebelah selatan laut Sulawesi. Di pulau inilah pasukan MILF bergerak dan terus melakukan perlawanan dengan pemerintah, demi merebut status sebagai independent country (negara mandiri).
Disamping munculnya MILF, Abu Sayyaf Group (ASG) juga melakukan gerakan yang sama. Namun gerakan ini lebih tertutup dan dikenal di kalangan masyarakat Mindanao sebagai gerakan Islam militan. Pulau Basilan menjadi basis ASG dalam melakukan gerakan melawan pemerintah Filipina.
Belakangan berbagai isu dilontarkan. MILF kerap melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Isu terorisme menjadi senjata bagi pemerintah Filipina yang bekerjasama dengan Amerika. Dalam kerjasamanya, di Mindanao selatan ratusan tentara Filipina dilatih oleh pasukan Amerika.
Alasannya, Keberadaan Abu sayaf dan Jamah Islamiyah (JI) akan mengganggu ketenangan di Asia. Isu terorisme yang dilancarkan terhadap Minoritas Muslim di Mindanao telah memaksa MILF menawarkan strategi. Salah satunya adalah, mengajak pemerintah Filipina dan Amerika sama-sama menangkap para teroris.
Berulangkali dalam siaran pers yang di muat di berbagai media, pemimpin MILF mengatakan MILF tidak pernah melindungi teroris, “Kami hanya melakukan perjuangan atas hak Bangsa Moro memperoleh kemerdekaan,” tegas juru bicara MILF Eid Kabalu.
Menepis isu tersebut, NGO juga ikut terlibat dalam beberapa pertemuan. Pada tanggal 7 Mei 2007, diadakanlah seminar yang bertajuk “Forum on Human Right Security Act” di Noramis Convention Hall, Marawi City. Forum ini diadakan oleh Institute for International Dialoque (IID).
Beberapa poin penting muncul dalam forum tersebut, diantaranya pembahasan mengenai hukum terorisme, kriminal dan Hak Asasi Manusia (HAM). Isu terorisme pada satu sisi telah mematahkan perjuangan Bangsa Moro mencapai kemerdekaan dalam segala aspek. Kemerdekaan ekonomi, kemerdekan mendapatkan perlakukan hukum yang baik dan kemerdekaan mendapatkan keadilan sosial. “Isu terorisme membuat masyarakat Muslim di mindanao menjadi korban,” sebut direktur lembaga Bangsa Moro Law and Policy Center, Atty. Zainoden Malang pada presentasi di seminar bertajuk “Human Right Security Act” Marawi City itu.
Sementara Coordinator Bantay Ceasefire, Rexall Kaalim lebih mempertegas, “Perjuangan Bangsa Moro seperti perjuangan Bangsa Aceh,” ungkapnya kepada saya ketika kami melajutkan perjalanan ke markas MILF. Rexall pernah menjadi tim pemantau inernational pada pilkada Aceh. Ia juga terlibat dalam beberapa analisis tentang gerakan sipil di Aceh. Termasuk investigasi soal reintegrasi menyangkut dengan korban konflik. Ia juga melihat Aceh dalam konteks perubahan pasca perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan GAM, 15 Agustus di Helsinki, Finlandia.
Berbeda dengan isu yang dilontarkan Dubes Amerika untuk Filipina, Francis Ricciardone bahwa MILF telah melindungi teroris. Lebih jauh AS juga menuduh MILF juga memberikan latihan kepada para teroris dalam melakukan aksinya di kawasan Asia. Meski dalam banyak siaran pers, pemimpin MILF selalu membantah telah melindungi teroris.
Pada kesempatan lain, tanggal 8 Mei 2007, sekitar 20 pemuda mewakili beberapa daerah (Sulu, Tawi-Tawi, Magindanao, Davao, Marawi, Lanao del Sur dan Cotabato) bertemu dengan pemimpin MILF pada acara panel yang dipusatkan di markas MILF. Saya berkesempatan ikut bersama pemuda Bangsa Moro untuk menyampaikan beberapa aspirasi.
Rekomendasi tersebut hasil pertemuan konsolidasi pemuda Bangsa Moro selama tiga hari di Marawi Resort Hotel. Rekomendasi pemuda Bangsa Moro sebagai dukungan dan perhatian terhadap situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya genjatan senjata MILF dan Governmentof of the Republic of Philippines (GRP). Rekomendasi itu adalah;
Pertama, mendukung proses damai yang ditempuh MILF dan GRP, dan melanjutkan pernyataan bahwa Bangsa Moro identitas sebagai bangsa. Kedua, Yuridiksi Bangsa Moro yang berasal dari nenek moyang meliputi kepemilikan, pemanfaatan, exploitasi, konservasi, manajemen dan disposisi sumber daya alam.
Dua diantara sembilan rekomendasi yang disampaikan kepada MILF pada peace panel tanggal 8 Mei 2007 di Cotabato City. Tepatnya di markas MILF. Rekomendasi itu juga sebagai dukungan terhadap MILF dalam melakukan perjuangan terhadap Bangsa Moro serta dukungan terhadap perdamaian di Mindanao. Rekomendasi ini juga nantinya akan disampaikan kepada pemerintah Filipina.
Perjuangan Bangsa Moro di Mindanao adalah soal hak dan kepemilikan tanah dari nenek moyang mereka. Perjuangan untuk tidak didiskrimanasi, tidak miskin dan tidak dipinggirkan.
Meski munculnya perlawanan mulai tahun 1970 dengan nama MNLF dan kemudian dilanjutkan MILF pada tahun 1996, tidak juga menurunkan semangat perjuangan minoritas Muslim Moro di Mindanao. Hingga belakangan berbagai pihak menuduh, perjuangan tersebut sangat berbau dengan terorisme. Dan ini kerap dilontarkan sebagai senjata untuk mendiskreditkan Muslim Moro di mata masyarakat International.
Datu Gamal Usman Mamangcau dari organisasi Balo-I Muslim Christian Movement for Peace mengatakan hingga saat ini banyak Bangsa Moro masih hidup dalam kemiskinan. Perlawanan MILF semata-mata karena diskriminasi pemerintah dalam memajukan Bangsa Moro.
Seperti pengembangan ekonomi yang sedikit, rendahnya mutu pendidikan dan kurangnya pembanguan sarana infrastruktur. Menurut Datu Gamal, kampanye yang dilakukan untuk mendiskreditkan Bangsa Moro kerap dilakukan pemerintah. Isu teroris, separatis dan berbagai image negative lainnya sering diberikan kepada kaum minoritas Muslim di Mindanao.
Pada satu kesempatan, saya bersama teman dari IID menuju kota Lanao del Sur untuk mengikuti pelatihan tentang proses pemantaun gencatan senjata antara MILF dan Pemerintah Filipina. Para pemantau berasal dari masyarakat sipil namanya “Bantay Ceasefire” sebuah pemantau lokal yang terdiri dari gubungan NGO dan masyarakat. Di samping itu ada Tim Monitoring International (IMT) yang disponsori negara Malaysia, kehadiran Local Monioring Team (LMT) dari akar rumput juga telah banyak memberi kontribusi dalam membangun perdamaian.
Genjatan senjata MILF dengan Pemerintah terjadi pada tahun 2001 di Tripoli, Libya. Namun berbagai kendala masih saja terjadi di lapangan. “Perdamaian ini penting melibatan masyarakat sipil dalam proses pemantauan genjatan senjata,” ungkap Roslan mewakili IMT Malaysia pada pelatihan yang berlangsung selama tiga hari di Villa Lacida Resort, Magoong, Lanao del Sur.
Acara ini diselenggarakan sebuah organisasi Mindanao People’s Caucus (MPC). Organisasi grasroot yang sangat aktif menyuarakan perdamaian di tanah Mindanao. Pada pelatihan kali ini, peserta dibekali dengan teknik membuat laporan dan investigasi ketika berada dilapangan. “Masyarakat harus selalu menjadi pemantau perdamaian yang sedang berlangsung saat ini,” sebut Koordinator Bantay Ceasefire, Rexall Kaalim.
Dari kota Lanao, kemudian kami berangkat menuju kota Marawi City. Butuh waktu lima jam perjalanan untuk tiba di kota dengan mayoritas Muslim. “Kita menuju ke kota Islam,” salah seorang teman mengatakan kepada saya. Marawi City terkenal dengan kota Islam, dan juga merupakan salah satu kampus terbesar di Mindanao. Mindanao State University (MSU).
Keberadaan kampus Islam di Marawi tidak terlepas dari negosiasi panjang antara gerakan militan Islam dan pemerintah Filipina. Para pejuang meminta kepada pemerintah untuk membangun mutu pendidikan bagi masyarakat Muslim Moro. Sehingga pemerintah pun akhirnya menyepakati, dan MSU bagian dari negosiasi itu. Komplek MSU bukan hanya ada ruang belajar, tapi juga dilengkapi dengan Hotel, Losmen, Mall, Lapangan olah raga, asrama dan juga lapangan golf.
Hingga kini kekerasan masih saja terjadi di Mindanao. “Masih terjadi insiden-insiden pemboman di sini,” sebut Kapten Nasiruddin anggota Join Monitoring Assisten Team (JMAT). Nasiruddin berasal dari Malaysia dalam tugasnya memantau gencatan senajata antara MILF dan Pemerintah Filipina. “Kami harus siap ditepatkan dimanapun,” ungkapnya lagi.
Dalam perjalanan, saya juga berkesempatan bertemu dengan Cordinating Committee for the Cessation of Hostilities (CCCH) perwakilan MILF. Ada beberapa poin yang saya tangkap dalam proses membangun perdamaian. Pertama, monitoring yang masih lemah. Kedua, kurangnya koordinasi dengan prajurit dilapangan dari kedua pihak. Ketiga, minimnya pengembangan dan pembangunan untuk pelaksanaan program untuk Bangsa Moro.***
