Andi Firdaus
Seluruh rakyat Aceh jangan terjebak dengan partai lokal gadungan (representase parnas) yang hanya mengganti baju untuk mengelabui rakyat. Demikian Ketua DPW-PRA Pidie, Afifuddin menghimbau dalam siaran pers yang diterima The Globe Jornal, Kamis (6/03).
Sementara itu, Afifuddin juga mengatakan, PRA Pidie sudah diverifikasi pihak Departemen Hukum dan HAM (Dephup-HAM) pada Rabu, 5 Maret 2008. Sehingga pihaknya berharap, agar para kader dalam wilayah Pidie bisa bekerja keras menghadapi tahap seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) ke depan.
“PRA optimis akan menjadi partai lokal pertama yang lolos verifikasi Dephum-HAM, yang kemudian akan disahkan menjadi partai lokal,” jelas ketua PRA Pidie dalam siaran persnya. Ia juga menambahkan, sesuai dengan undang-undang pemerintah RI, PRA sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos.
Selain itu, dia juga berharap agar pada pemilu 2009 partai tersebut bisa diterima masyarakat luas, serta menjadi pelopor bagi perjuangan rakyat kecil. Perjuangan yang akan dilakukan katanya, dapat melawan segala bentuk penindasan dan membebaskan rakyat Aceh dengan cara menasionalisasikan sumber daya energi yang berdaulat.
Dari hasil verifikasi tersebut, DPW-PRA telah memiliki kepengurusan di 17 Kecamatan. Seperti yang disebutkan dalam siaran pers, untuk tahap awal Dephum-HAM hanya membutuhkan 25 persen pengurus Kecamatan yang sudah terdaftar. “Yang dijadikan sample verifikasi adalah Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Peukan Baro, Indra Jaya, Mutiara, dan Geumpang,” tulis siaran pers.
Di tempat terpisah, Kepala Departemen Media dan Informasi DPW-PRA Pidie, Saumi mengatakan, agar kadernya tidak terjebak pada politik yang sedang dimainkan partai nasional menjelang pemilihan 2009. “Kader bisa mandiri dan bisa bekerja ekstra untuk kepentingan rakyat,” ungkap Saumi kepada The Globe Jornal yang ditemui di kantornya, Kamis (6/3).
Saumi menegaskan, pihaknya siap bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberantas premanisme politik dan money politik untuk menciptakan pemerintah yang bersih, modern dan mandiri. “Kapitalisme yang dibungkus dengan konsep neoliberalisme sekarang sudah bergentayangan di Aceh,” ucapnya.
Seluruh rakyat Aceh jangan terjebak dengan partai lokal gadungan (representase parnas) yang hanya mengganti baju untuk mengelabui rakyat. Demikian Ketua DPW-PRA Pidie, Afifuddin menghimbau dalam siaran pers yang diterima The Globe Jornal, Kamis (6/03).
Sementara itu, Afifuddin juga mengatakan, PRA Pidie sudah diverifikasi pihak Departemen Hukum dan HAM (Dephup-HAM) pada Rabu, 5 Maret 2008. Sehingga pihaknya berharap, agar para kader dalam wilayah Pidie bisa bekerja keras menghadapi tahap seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) ke depan.
“PRA optimis akan menjadi partai lokal pertama yang lolos verifikasi Dephum-HAM, yang kemudian akan disahkan menjadi partai lokal,” jelas ketua PRA Pidie dalam siaran persnya. Ia juga menambahkan, sesuai dengan undang-undang pemerintah RI, PRA sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos.
Selain itu, dia juga berharap agar pada pemilu 2009 partai tersebut bisa diterima masyarakat luas, serta menjadi pelopor bagi perjuangan rakyat kecil. Perjuangan yang akan dilakukan katanya, dapat melawan segala bentuk penindasan dan membebaskan rakyat Aceh dengan cara menasionalisasikan sumber daya energi yang berdaulat.
Dari hasil verifikasi tersebut, DPW-PRA telah memiliki kepengurusan di 17 Kecamatan. Seperti yang disebutkan dalam siaran pers, untuk tahap awal Dephum-HAM hanya membutuhkan 25 persen pengurus Kecamatan yang sudah terdaftar. “Yang dijadikan sample verifikasi adalah Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Peukan Baro, Indra Jaya, Mutiara, dan Geumpang,” tulis siaran pers.
Di tempat terpisah, Kepala Departemen Media dan Informasi DPW-PRA Pidie, Saumi mengatakan, agar kadernya tidak terjebak pada politik yang sedang dimainkan partai nasional menjelang pemilihan 2009. “Kader bisa mandiri dan bisa bekerja ekstra untuk kepentingan rakyat,” ungkap Saumi kepada The Globe Jornal yang ditemui di kantornya, Kamis (6/3).
Saumi menegaskan, pihaknya siap bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberantas premanisme politik dan money politik untuk menciptakan pemerintah yang bersih, modern dan mandiri. “Kapitalisme yang dibungkus dengan konsep neoliberalisme sekarang sudah bergentayangan di Aceh,” ucapnya.
