Oleh: Andi Firdaus
Hingga saat ini pemerintah belum serius memperhatikan petani. Hanya mengumbar janji, sementara realisasi di lapangan jauh dari harapan. Begitu disampaikan Muhammad Zaini (36), masyarakat desa Mesjid, Kemukiman Beurabo, Kecamatan padang Tijie kepada Independen, Minggu (30/03).
Zaini menceritakan, upaya pemerintah mensejahterakan petani di Kemukimannya belum pernah diperlihatkan, baik pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten. Sehingga tambahnya, masyarakat seperti kodok rindukan bulan. “Sejak sekitar tahun 1987 kami berharap pemerintah dapat membangun talut,” katanya.
Bayangkan kata dia, talut itu tempat mengalir air yang dipergunakan untuk sekitar 200 hektar sawah milik masyarakat. Setiap tahun masyarakat membutuhkan air untuk sawah, karena sawah merupakan mata pencaharian masyarakat yang utama, kata Zaini. “Untuk kebutuhan empat desa, Seukembok, Meunasah Mesjid, Meunasah Muke dan Meunasah Baro,” jelas Yah Do, panggilan akrabnya.
Dulu pernah datang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar tahun 1990, kata Yah Do, tetapi hanya survey saja. Menurutnya, banyak tim yang datang ke desanya hanya sekedar melakukan survey. “Sejak sekitar tahun 1987 dan kini sudah memasuki 2008 belum juga masyarakat menikmati pembanguan untuk sector pertanian,” ungkap Yah Do kesal.
Selain Yah Do, hal senada juga disampaikan Teungku Nazaruddin (38) menanggapi janji pemerintah yang tak kunjung datang. Kata dia, pembangunan talut sangat dibutuhkan masyarakat demi melancarkan air ke areal persawahan. “Masyarakat kesulitan ketika musim tanam padi,” kata Nazaruddin tokoh masyarakat setempat.
Bahkan tambahnya, jika pembangunan talut tidak dilakukan bukan hanya kesulitan air, tapi juga sebagian badan jalan akan longsor. Hal ini disebabkan badan jalan terkikis oleh air. “Lihat saja jalan menuju Kemukiman Beurabo, jalannya sudah sempit karena badan jalan longsor,” cetusnya sembari mengatakan, kondisi tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan.
“Talut yang harus dibangun jaraknya sekitar 2 kilometer,” cetusnya singkat. Jika pemerintah tidak mampu membuatnya, maka ke depan pemerintah tidak perlu mengubar janji. “Kami sudah bosan dengan Janji,” hela Abdullah (33) tahun menanggapi kepedulian pemerintah bagi masyarakat petani di desanya.
“Sudah 20 tahun kami menunggu talut dibangun, seharusnya pemerintah dapat meninjau ke desa guna mengetahui kebutuhan masyarakat,” sebut Abdullah kecewa. Akan tetapi katanya, hingga saat ini pemerintah tidak pernah turun, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat tidak diketahuinya, seru Abdullah, pemuda setempat.
Ketika disinggung banyaknya dana dari Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias, Yah Do dengan nada pesimis menjawab, sampai kini masyarakat belum pernah sama sekali menikmati dana tersebut. “Kami mendengar saja di Aceh banyak uang, tapi masyarakat di sini tak pernah mendapatkannya,” kata Yah Do yang diamini Abdullah dan Teungku Nazaruddin.
Masyarakat tidak bisa membuat proposal, seperti yang dibuat para kontraktor karena itu tanggungjawab pemerintah, katanya. “Dewan Perwakilan Rayat (DPR) dan Pemerintah terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) kan bisa sesekali datang menjenguk,” ketusnya berharap, agar masyarakat jangan lagi menunggu seperti dulu, apalagi sekarang sudah ada pemerintah baru pilihan rakyat.
“Jangan sampai 2009 calon-calon itu membuat janji lagi, kami sudah jera,” sampainya. (andi firdaus)
Hingga saat ini pemerintah belum serius memperhatikan petani. Hanya mengumbar janji, sementara realisasi di lapangan jauh dari harapan. Begitu disampaikan Muhammad Zaini (36), masyarakat desa Mesjid, Kemukiman Beurabo, Kecamatan padang Tijie kepada Independen, Minggu (30/03).
Zaini menceritakan, upaya pemerintah mensejahterakan petani di Kemukimannya belum pernah diperlihatkan, baik pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten. Sehingga tambahnya, masyarakat seperti kodok rindukan bulan. “Sejak sekitar tahun 1987 kami berharap pemerintah dapat membangun talut,” katanya.
Bayangkan kata dia, talut itu tempat mengalir air yang dipergunakan untuk sekitar 200 hektar sawah milik masyarakat. Setiap tahun masyarakat membutuhkan air untuk sawah, karena sawah merupakan mata pencaharian masyarakat yang utama, kata Zaini. “Untuk kebutuhan empat desa, Seukembok, Meunasah Mesjid, Meunasah Muke dan Meunasah Baro,” jelas Yah Do, panggilan akrabnya.
Dulu pernah datang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar tahun 1990, kata Yah Do, tetapi hanya survey saja. Menurutnya, banyak tim yang datang ke desanya hanya sekedar melakukan survey. “Sejak sekitar tahun 1987 dan kini sudah memasuki 2008 belum juga masyarakat menikmati pembanguan untuk sector pertanian,” ungkap Yah Do kesal.
Selain Yah Do, hal senada juga disampaikan Teungku Nazaruddin (38) menanggapi janji pemerintah yang tak kunjung datang. Kata dia, pembangunan talut sangat dibutuhkan masyarakat demi melancarkan air ke areal persawahan. “Masyarakat kesulitan ketika musim tanam padi,” kata Nazaruddin tokoh masyarakat setempat.
Bahkan tambahnya, jika pembangunan talut tidak dilakukan bukan hanya kesulitan air, tapi juga sebagian badan jalan akan longsor. Hal ini disebabkan badan jalan terkikis oleh air. “Lihat saja jalan menuju Kemukiman Beurabo, jalannya sudah sempit karena badan jalan longsor,” cetusnya sembari mengatakan, kondisi tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan.
“Talut yang harus dibangun jaraknya sekitar 2 kilometer,” cetusnya singkat. Jika pemerintah tidak mampu membuatnya, maka ke depan pemerintah tidak perlu mengubar janji. “Kami sudah bosan dengan Janji,” hela Abdullah (33) tahun menanggapi kepedulian pemerintah bagi masyarakat petani di desanya.
“Sudah 20 tahun kami menunggu talut dibangun, seharusnya pemerintah dapat meninjau ke desa guna mengetahui kebutuhan masyarakat,” sebut Abdullah kecewa. Akan tetapi katanya, hingga saat ini pemerintah tidak pernah turun, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat tidak diketahuinya, seru Abdullah, pemuda setempat.
Ketika disinggung banyaknya dana dari Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias, Yah Do dengan nada pesimis menjawab, sampai kini masyarakat belum pernah sama sekali menikmati dana tersebut. “Kami mendengar saja di Aceh banyak uang, tapi masyarakat di sini tak pernah mendapatkannya,” kata Yah Do yang diamini Abdullah dan Teungku Nazaruddin.
Masyarakat tidak bisa membuat proposal, seperti yang dibuat para kontraktor karena itu tanggungjawab pemerintah, katanya. “Dewan Perwakilan Rayat (DPR) dan Pemerintah terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) kan bisa sesekali datang menjenguk,” ketusnya berharap, agar masyarakat jangan lagi menunggu seperti dulu, apalagi sekarang sudah ada pemerintah baru pilihan rakyat.
“Jangan sampai 2009 calon-calon itu membuat janji lagi, kami sudah jera,” sampainya. (andi firdaus)
