Oleh: Andi Firdaus
Sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan tatap muka dengan anggota DPR-RI di Oproom kantor Bupati Pidie Jum’at (21/03). Kunjungan anggota DPR-RI tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dari daerah.
Selain Kepala Dinas, turut hadir juga Camat se-Kabupaten Pidie, Muspika serta Ketua Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, regional II dan hadir juga Ketua BRR distrik Pidie.
Dalam kunjungan tersebut terungkap banyak permasalahan yang dialami daerah, terutama kawasan pedesaan. Seperti tiga unit jembatan yang diusulkan Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Pidie kepada BRR sejak tahun 2006.
Akibatnya, hingga kini usulan itu belum mendapat respon dari BRR. Ada tiga jembatan yang diusulkan sebelumnya. Ketiga jembatan tersebut terletak di garot, Kecamatan Indra Jaya, Tiba raya, Kecamatan Mutiara Timur dan jembatan Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong.
Menanggapi usulan Kimpraswil, anggota DPR-RI, Teuku Nurlif meminta Ketua BRR Regional II yang berkedudukan di Lhokseumawe untuk dapat merekomendasikan permasalahan tersebut. “Usulan yang telah duluan diharapkan menjadi prioritas dan program rehab dan rekon tahun 2008,” pinta anggota DPR-RI asal Aceh.
Sedangkan anggota DPR-RI lainnya, Muchtar Aziz yang membidangi masalah pendidikan berharap, agar di sektor pendidikan nantinya benar-benar dapat diperhatikan. Selain itu, komisi IV DPR-RI, Suswono bidang pertanian juga minta pemerintah daerah Pidie dapat menjaga lahan pertanian, seperti sawah.
Menurutnya, selama masa kunjungan kerjanya di beberapa Kabupaten, banyak areal persawahan telah dijadikan pemukiman penduduk. Suswono meminta, lahan yang telah dijadikan konversi dapat diselamatkan dengan cara mencetak sawah baru.
Hal itu disampaikannya mengingat sawah yang akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pidie tidak susut karena telah dilaksanakan pembangunan. “Semua dapat dikoordinasikan dengan badan terkait,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, DPR-RI berharap agar semua permasalahan dapat dikoordinasikan dengan badan terkait untuk melakukan usulan. Karena dalam mengalokasikan anggaran itu tidak mungkin lagi, karena APBN tahun 2008 sudah ditetapkan.
“nantinya mereka dapat memperjuangkan dalam APBN tambahan pada Agustus mendatang,” sebut Nurlif. (andi firdaus)
Sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan tatap muka dengan anggota DPR-RI di Oproom kantor Bupati Pidie Jum’at (21/03). Kunjungan anggota DPR-RI tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dari daerah.
Selain Kepala Dinas, turut hadir juga Camat se-Kabupaten Pidie, Muspika serta Ketua Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, regional II dan hadir juga Ketua BRR distrik Pidie.
Dalam kunjungan tersebut terungkap banyak permasalahan yang dialami daerah, terutama kawasan pedesaan. Seperti tiga unit jembatan yang diusulkan Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Pidie kepada BRR sejak tahun 2006.
Akibatnya, hingga kini usulan itu belum mendapat respon dari BRR. Ada tiga jembatan yang diusulkan sebelumnya. Ketiga jembatan tersebut terletak di garot, Kecamatan Indra Jaya, Tiba raya, Kecamatan Mutiara Timur dan jembatan Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong.
Menanggapi usulan Kimpraswil, anggota DPR-RI, Teuku Nurlif meminta Ketua BRR Regional II yang berkedudukan di Lhokseumawe untuk dapat merekomendasikan permasalahan tersebut. “Usulan yang telah duluan diharapkan menjadi prioritas dan program rehab dan rekon tahun 2008,” pinta anggota DPR-RI asal Aceh.
Sedangkan anggota DPR-RI lainnya, Muchtar Aziz yang membidangi masalah pendidikan berharap, agar di sektor pendidikan nantinya benar-benar dapat diperhatikan. Selain itu, komisi IV DPR-RI, Suswono bidang pertanian juga minta pemerintah daerah Pidie dapat menjaga lahan pertanian, seperti sawah.
Menurutnya, selama masa kunjungan kerjanya di beberapa Kabupaten, banyak areal persawahan telah dijadikan pemukiman penduduk. Suswono meminta, lahan yang telah dijadikan konversi dapat diselamatkan dengan cara mencetak sawah baru.
Hal itu disampaikannya mengingat sawah yang akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pidie tidak susut karena telah dilaksanakan pembangunan. “Semua dapat dikoordinasikan dengan badan terkait,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, DPR-RI berharap agar semua permasalahan dapat dikoordinasikan dengan badan terkait untuk melakukan usulan. Karena dalam mengalokasikan anggaran itu tidak mungkin lagi, karena APBN tahun 2008 sudah ditetapkan.
“nantinya mereka dapat memperjuangkan dalam APBN tambahan pada Agustus mendatang,” sebut Nurlif. (andi firdaus)
