Oleh: Andi Firdaus
Banyak pihak menilai eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pidie tak harmonis. Bahkan tak sedikit mengeluarkan suara sumbang. Pertanda, ada keretakankah selama kepemimpinan Mirza-Nazir, hingga berimbas pada kepentingan publik? Berikut Harian Aceh Independen menurunkan tulisan berdasarkan pengamatan dan berita media lokal satu bulan terakhir.
Matahari tepat di atas kepala. Ratusan mahasiswa rela berdiri dan berjalan kaki dari Mesjid jami’ kota Sigli menuju halaman kantor Bupati Pidie, Senin (03/03). Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 11.00. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berorasi. Intinya, hentihan polemik eksekutif dan legislatif.
Sejumlah pihak juga menduga-duga, ada keinginan sekelompok orang yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Mirza-Nazir di mata publik. “Dugaan itu biasa dalam pertarungan kepentingan politik dan imbasnya adalah masyarakat,” kata manager program Center for Humanitarian and Social Empowerment (CHSE) Pidie, Faisal Ananda.
Perang opini di media massa dua lembaga negara tersebut telah berimbas kepada kepentingan rakyat. Jailani Usman, koordinator demo mengatakan, pembahasan anggaran jangan hanya mementingkan kelompok dan individu, tapi harus merujuk kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. “Jangan jadikan rakyat objek,” kata Jailani dalam orasinya di depan halaman kantor Bupati Pidie. “jangan hilangkan kepercayaan rakyat,” teriaknya sambil memegang microphone.
Mahasiswa kecewa. Demo merupakan ending dari kekecewaan yang dipertontonkan pemerintah tiga bulan terakhir. Kepada Bupati, para mahasiswa menyerahkan lima tuntutan berkaitan pembahasan RAPBK Pidie demi kepentingan rakyat. Pertama adalah meminta RAPBK langkah awal memajukan pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan kaum miskin serta pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin.
Sah-sah saja mahasiswa menuntut keberpihakan anggaran kepada rakyat. Apalagi dalam masa demokrasi pasca MoU Heslinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 lalu . Namun, semua rancangan anggaran yang diajukan pihak eksekutif, akan dibahas kembali pada tataran legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie.
Ini mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah. Bahwa setiap pengajuan anggaran, terlebih dahulu diserahkan kepada DPRK untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian setelah pembahasan pada level DPRK, maka dikembalikan kepada eksekutif. Pada mekanisme inilah, kasak-kusuk terjadi.
Misalnya, menurut T. Syahrizal, usulan dana otonomi khusus minyak dan gas (Migas) sebesar Rp. 114 miliar yang diajukan eksekutif, dinilai tidak menyentuh kepentingan pendidikan dayah. Menurut anggota dewan dari fraksi partai PKS ini, selain tidak sesuai mekanisme, usulan tersebut juga tidak menyahuti aspirasi masyarakat, dan kepentingan dayah tidak terakomodir.
Lebih tegasnya, anggota dewan itu juga menuding pemerintah Mirza-Nazir terkesan mengabaikan peraturan. Bahkan pengajuan dana Otsus Migas tanpa sepengetahuan DPRK. “Seharusnya usulan itu harus mengetahui DPRK, agar dapat dilakukan sidang pleno guna membahas usulan tersebut,” katanya. “Semua ada mekanismenya, jangan asal usul,” sambungnya lagi.
Kinerja pemerintah Pidie selama tahun 2007 hingga memasuki tahun 2008 belum berjalan optimal dan berjalan di tempat. Begitu pernyataan yang disampaikan Zukhri Maulidinsyah, anggota DPRK Pidie dari fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), ketika menanggapi setahun kepemimpinan Mirza-Nazir.
Menurutnya, Bupati seharusnya dapat sedini mungkin mengevaluasi kelemahan yang menjadi polemik di pemerintahan Pidie selama ini. Akibat lemahnya kinerja eksekutif, tambahnya, Pemkab setempat menjadi sorotan publik.” “Pemerintah daerah dapat mencari solusi membangun kinerja yang lebih baik, dengan menata kembali struktur lembaga pemerintah serta menempatkan pejabat sesuai dengan keahlianya,” pungkas mantan pengurus Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUSGAMPI).
Berbagai tudingan yang dilontarkan anggota dewan, kerap dianggap sebagai polemik antara eksekutif dan legislatif. Sehingga perdebatan dan wacana yang dibangun di media menjadi pertanyaan tersendiri bagi kalangan LSM maupun masyarakat. Hingga tak jarang, LSM juga ikut menyorot berbagai hal yang menyangkut dengan kebijakan pemeritah.
Senin, 18 Februari 2008, Pemkab melaksanakan sosialisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie. Sejumlah perwakilan masyarakat, LSM turut hadir guna mendengarkan paparan RAPBK di ruang Op-Room kantor Bupati. Peserta tak hanya dari LSM dan masyarakat, tapi terlihat juga dari unsure Muspika, Kapolres, Dandim, Kajari, dan ketua Pengadilan Negeri (PN) Sigli.
Meski kegiatan ini hanya sebatas sosialisasi, namun banyak pihak juga menilai positif dan langkah maju. “Saya sangat mendukung acara seperti ini, meski dibilang terlambat, tapi ini terobosan baru yang belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,” kata Teugku Nasir, salah seorang tokoh masyarakat, Kecamatan Pidie.
Pihak LSM juga menilai bahwa kegiatan itu sebagai langkah maju menuju perubahan, bahkan Said Saifullah, staff PB-HAM Pidie mengharap adanya dukungan dari elemen sipil dalam upaya transparansi anggaran yang akan dilaksanakan Pemkab Pidie. “Masyarakat berhak tau berapa besar anggaran yang digunakan, sehingga memudahkan untuk melakukan control terhadap berbagai kebijakan, ucap Said.
Acara yang langsung dibuka Bupati Pidie, Mirza Ismail, S.Sos tak satupun anggota dewan yang hadir. Ini merupakan kepincangan tersendiri bagi Pemkap dalam merumuskan setiap kebijakan untuk masyarakat. “Namun sayang tidak ada wakil kami dari DPR, ini suatu hal yang janggal. Mestinya, anggota dewan juga mendengar kritikan masyarakat jangan pincang begini,” keluh Tgk. Muhammad Nasir heran.
Anggota dewan kembali mengkritik dan mengatakan, sosialisasi itu sudah terlambat. Ia juga menuding pihak eksekutif mengambil peluang terhadap hasil pencoretan oleh DPRK pada pembahasan anggaran. “Padahal anggaran yang sudah dibahas sudah benar-benar dan transparan serta sudah memihak rakyat,” ungkap Muhammad Junaidi SP, salah seorang anggota DPRK Pidie menanggapi sosialisasi RAPBK yang dilakukan eksekutif.
Bukan itu saja, anggota dewan dari partai Golkar ini menganggap, pengelola keuangan Pemkab tidak mengerti tahapan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran. Hingga mereka menilai, kegiatan sosialisasi tersebut sia-sia dilakukan. “Ini pekerjaan sia-sia dan tidak ada artinya, apalagi RAPBK sudah diserahkan ke dewan untuk dibahas,” tambahnya.
Dewan Tolak RAPBK
Ruang sidang pembahasan anggaran kembali mengentakkan publik Pidie. Berawal pada Senin (3/3), DPRK Pidie mengembalikan usulan RAPBK kepada eksekutif. Menurut DPRK, panita anggaran (Panggar) Pemkab Pidie dalam melakukan perencanaan anggaran tidak mengakomodir kepentingan rakyat kecil.
Tarmilin Usman, salah seorang anggota dewan menilai, penolakan tersebut karena dianggap RAPBK lebih besar dananya untuk aparatur pemerintahan, bukan kepada rakyat kecil. “Usulan yang diajukan panggar eksekutif ternyata tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati, ini artinya pihak panggar tidak mengerti visi misi Bupati,” ujar Tarmili dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Sejalan dengan Tarmili, Darul Irfan, SAg, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta agar panggar eksekutif merevisi kembali usulan RAPBK tahun 2008. “Setelah terlambat, usulan anggaran pun tidak berpihak ke rakyat,” ketus Irfan sembari mengatakan, seharusnya pembahasan itu sudah dilakukan tahun 2007.
Irfan juga menampik tudingan yang mengatakan penolakan RAPBK oleh dewan mengandung muatan politis. Menurutnya, keterlambatan pengajuan RAPBK seperti sudah melegenda di Pidie. Sementara anggota dewan lainnya, Drs. Mukhtar AR dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBR) menilai, transparansi yang dilakukan Bupati hanya rekayasa politik.
Mukhtar juga menambahkan, antara Dinas pun tidak ada relevansi yang kuat. Misalnya Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Disperindag yang seharunya mendapat porsi lebih dari anggaran yang diajukan. “Banyak program di Dinas ini langsung menyentuh pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.
Kalangan dewan menilai, usulan RAPBK yang diajukan panitia anggaran eksekutif lebih mementingkan kebutuhan anggaran aparatur yang lebih besar. Sehingga dapat mematahkan visi dan misi Bupati yang sebelumnya kerap dikampanyekan sebelum mencalonkan diri.
Dewan Tak Siap
Menanggapi sejumlah isu yang dilontarkan anggota dewan kepada eksekutif menyangkut ketidakberpihakan eksekutif kepada rakyat kecil, dan juga menyimpang dari visi-misi Bupati, Wakil Bupati Nazir Adam, SE menjelaskan, sosialisasi RAPBK sebagai bentuk ketidaksiapan para penyelenggara Negara melalui proses partisipatif.
Setengah mengenang masa lalu Nazir mengatakan, sebelumnya pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi RAPBK. Nazir menuding, anggota dewan sama sekali tidak mau tahu, apalagi melakukan proses sebagaimana yang diharapkan. Pernyataan Mantan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) Pidie , sekaligus menjawab sejumlah kritikan yang dilontarkan anggota dewan.
“Kenapa ketika ini kita coba, mereka jadi gerak begitu. Padahal itu sosialisasi sebuah rencana yang belum final. Baru saja kita coba kea rah transparansi mereka sudah bersuara tidak tepatlah, sudah terlambatlah,” tegas Wakil Bupati Pidie dari calon independen kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (2/2). Nazir juga menduga, pernyataan dewan sepertinya ada udang di balik batu.
Pernyataan dewan seperti itu katanya, merupakan sebuah rencana agar masyarakat bersikap apatis dalam proses pembahasan anggaran. Ditambahkannya, bila ini yang terjadi maka sangat disayangkan, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk sama-sama memikirkan rakyat. “Tidak ada niat tulus untuk itu,” ucapnya singkat.
Elemen Sipil
Terlepas dari perdebatan eksekutif dan legislatif, elemen sipil juga punya pandangan dalam soal pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Terkait polemik mengenai penilaian sejumlah anggota dewan, dan pernyataan dari Pemkab, maka Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) ikut bersuara.
“Hentikan naluri politik dan jalani fungsi masing-masing,” ujar Direktur Perak, T. Irwani. Menurutnya, polemik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif bisa membuat masyarakat bingung karena tidak dapat membedakan yang mana benar dan salah. Jika para elite saling balas pantun terkait anggaran pembangunan Pidie, jelas akan membuat kepentingan rakyat terabaikan.
“Kalau yang satu bicara mekanisme, sementara yang satunya lagi bicara procedural, maka tak akan ketemu karena persepsinya beda,” kata Irwan setengah bertanya. Selebihnya, anggota dewan juga harus melihat dengan karena jika merujuk pada qanun nomor 03 tahun 2007, maka keduanya salah.
Menurutnya, sebagai panitia legislasi, eksekutif dan legislative tidak pernah mempublikasikan mana saja rancangan qanun yang harus dibahas. Publikasi ini sangat penting agar public bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan. “Apakah raqan keuangan yang bermasalah itu termasuk perioritas atau tidak,” Tanyanya.
Menanggapi polemik tersebut, Irwani mengatakan, instnsi terkait agar tidak membicarakan aturan, procedural dan mekanisme di meja rapat saja. Sementara implementasi dilapangan bertolak belakang dengan apa yang kini sedang dibicarakan, baik eksekutif maupun legislatif.
Selain lembaga PeRAK, Faisal Ananda dari lembaga Center for Humanitarian and Social Empowerment (CHSE) Pidie menilai, perdebatan anatara eksekutif dan legislatif merupakan kegagalan pemerintah memberikan pandangan politik yang lebih cerdas. Sehingga katanya, akan berimbas kepada pembanguan opini yang membuat rakyat berada pada posisi terus dibodohi.
“Saya ingin Tanya, berapa kali anggota dewan dalam sebulan turun melihat permasalahan rakyat di lapangan secara dekat. Pemerintah juga, apa yang sudah dilakukan selama setahun ini pada pelayanan publik seperti kesehatan,” kata Faisal sembari menuding eksekutif dan legislatif hanya bisa bicara di di belakang meja.
Jika begini, bisa saja selama kepemimpinan Mirza-Nazir proses politik dan demokrasi sudah mengalami pergeseran nilai, termasuk penyempitan ruang aspirasi rakyat yang seharusnya tidak perlu terjadi. “iklim politik di Kabupaten Pidie mengalami kritis, dan para pengambil kebijakan mengalami degradasi moral,” kata Faisal kepada The Global Journal, Selasa (4/3).
Koordinator Pidie Institute (PI), Muharramsyah menegaskan, pada dasarnya sosok Mirza Ismail dan Nazir Adam mampu membangun Pidie dalam segala bidang. Tetapi tambahnya, komunikasi politik yang dibangun masih sebatas wacana dan tertutup, sehingga menyebabkan masyarakat bersikap apatis terhadap kepemimpinannya.
“Bila kondisi ini terus dibiarkan oleh Pemerintahan Pidie dan orang-orang terdekat mereka yang biasa mewarnai arah kebijakan, maka dikuatirkan akan munculnya konflik baru dalam bentuk ketidakpercayaan publik, baik masyarakat awam maupun birokrasi dan lembaga negara lainya,” tambah Muharram yang juga pengurus Partai SIRA ketika ditemui The Globe Journal, Selasa (4/3).
Apa yang diperdebatkan adalah sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Rakyat menunggu perubahan, bukan perdebatan dan teori di atas kertas. Rakyat tak mengerti polemik undang-undang dan mekanisme usulan anggaran. Sekitar 30 kilometer lebih dari kantor Bupati dan kantor DPR, Usman Ali (40) warga Geulumpang Tiga beharap, pemerintah lebih memperhatikan petani. “kamo kali nyoe rugoe, pade lam blang kathoe ie (Kali ini kami rugi, sebab air di sawah sudah kering),” ucap Usman lesu.
Banyak pihak menilai eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pidie tak harmonis. Bahkan tak sedikit mengeluarkan suara sumbang. Pertanda, ada keretakankah selama kepemimpinan Mirza-Nazir, hingga berimbas pada kepentingan publik? Berikut Harian Aceh Independen menurunkan tulisan berdasarkan pengamatan dan berita media lokal satu bulan terakhir.
Matahari tepat di atas kepala. Ratusan mahasiswa rela berdiri dan berjalan kaki dari Mesjid jami’ kota Sigli menuju halaman kantor Bupati Pidie, Senin (03/03). Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 11.00. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berorasi. Intinya, hentihan polemik eksekutif dan legislatif.
Sejumlah pihak juga menduga-duga, ada keinginan sekelompok orang yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Mirza-Nazir di mata publik. “Dugaan itu biasa dalam pertarungan kepentingan politik dan imbasnya adalah masyarakat,” kata manager program Center for Humanitarian and Social Empowerment (CHSE) Pidie, Faisal Ananda.
Perang opini di media massa dua lembaga negara tersebut telah berimbas kepada kepentingan rakyat. Jailani Usman, koordinator demo mengatakan, pembahasan anggaran jangan hanya mementingkan kelompok dan individu, tapi harus merujuk kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. “Jangan jadikan rakyat objek,” kata Jailani dalam orasinya di depan halaman kantor Bupati Pidie. “jangan hilangkan kepercayaan rakyat,” teriaknya sambil memegang microphone.
Mahasiswa kecewa. Demo merupakan ending dari kekecewaan yang dipertontonkan pemerintah tiga bulan terakhir. Kepada Bupati, para mahasiswa menyerahkan lima tuntutan berkaitan pembahasan RAPBK Pidie demi kepentingan rakyat. Pertama adalah meminta RAPBK langkah awal memajukan pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan kaum miskin serta pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin.
Sah-sah saja mahasiswa menuntut keberpihakan anggaran kepada rakyat. Apalagi dalam masa demokrasi pasca MoU Heslinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 lalu . Namun, semua rancangan anggaran yang diajukan pihak eksekutif, akan dibahas kembali pada tataran legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie.
Ini mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah. Bahwa setiap pengajuan anggaran, terlebih dahulu diserahkan kepada DPRK untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian setelah pembahasan pada level DPRK, maka dikembalikan kepada eksekutif. Pada mekanisme inilah, kasak-kusuk terjadi.
Misalnya, menurut T. Syahrizal, usulan dana otonomi khusus minyak dan gas (Migas) sebesar Rp. 114 miliar yang diajukan eksekutif, dinilai tidak menyentuh kepentingan pendidikan dayah. Menurut anggota dewan dari fraksi partai PKS ini, selain tidak sesuai mekanisme, usulan tersebut juga tidak menyahuti aspirasi masyarakat, dan kepentingan dayah tidak terakomodir.
Lebih tegasnya, anggota dewan itu juga menuding pemerintah Mirza-Nazir terkesan mengabaikan peraturan. Bahkan pengajuan dana Otsus Migas tanpa sepengetahuan DPRK. “Seharusnya usulan itu harus mengetahui DPRK, agar dapat dilakukan sidang pleno guna membahas usulan tersebut,” katanya. “Semua ada mekanismenya, jangan asal usul,” sambungnya lagi.
Kinerja pemerintah Pidie selama tahun 2007 hingga memasuki tahun 2008 belum berjalan optimal dan berjalan di tempat. Begitu pernyataan yang disampaikan Zukhri Maulidinsyah, anggota DPRK Pidie dari fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), ketika menanggapi setahun kepemimpinan Mirza-Nazir.
Menurutnya, Bupati seharusnya dapat sedini mungkin mengevaluasi kelemahan yang menjadi polemik di pemerintahan Pidie selama ini. Akibat lemahnya kinerja eksekutif, tambahnya, Pemkab setempat menjadi sorotan publik.” “Pemerintah daerah dapat mencari solusi membangun kinerja yang lebih baik, dengan menata kembali struktur lembaga pemerintah serta menempatkan pejabat sesuai dengan keahlianya,” pungkas mantan pengurus Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUSGAMPI).
Berbagai tudingan yang dilontarkan anggota dewan, kerap dianggap sebagai polemik antara eksekutif dan legislatif. Sehingga perdebatan dan wacana yang dibangun di media menjadi pertanyaan tersendiri bagi kalangan LSM maupun masyarakat. Hingga tak jarang, LSM juga ikut menyorot berbagai hal yang menyangkut dengan kebijakan pemeritah.
Senin, 18 Februari 2008, Pemkab melaksanakan sosialisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie. Sejumlah perwakilan masyarakat, LSM turut hadir guna mendengarkan paparan RAPBK di ruang Op-Room kantor Bupati. Peserta tak hanya dari LSM dan masyarakat, tapi terlihat juga dari unsure Muspika, Kapolres, Dandim, Kajari, dan ketua Pengadilan Negeri (PN) Sigli.
Meski kegiatan ini hanya sebatas sosialisasi, namun banyak pihak juga menilai positif dan langkah maju. “Saya sangat mendukung acara seperti ini, meski dibilang terlambat, tapi ini terobosan baru yang belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,” kata Teugku Nasir, salah seorang tokoh masyarakat, Kecamatan Pidie.
Pihak LSM juga menilai bahwa kegiatan itu sebagai langkah maju menuju perubahan, bahkan Said Saifullah, staff PB-HAM Pidie mengharap adanya dukungan dari elemen sipil dalam upaya transparansi anggaran yang akan dilaksanakan Pemkab Pidie. “Masyarakat berhak tau berapa besar anggaran yang digunakan, sehingga memudahkan untuk melakukan control terhadap berbagai kebijakan, ucap Said.
Acara yang langsung dibuka Bupati Pidie, Mirza Ismail, S.Sos tak satupun anggota dewan yang hadir. Ini merupakan kepincangan tersendiri bagi Pemkap dalam merumuskan setiap kebijakan untuk masyarakat. “Namun sayang tidak ada wakil kami dari DPR, ini suatu hal yang janggal. Mestinya, anggota dewan juga mendengar kritikan masyarakat jangan pincang begini,” keluh Tgk. Muhammad Nasir heran.
Anggota dewan kembali mengkritik dan mengatakan, sosialisasi itu sudah terlambat. Ia juga menuding pihak eksekutif mengambil peluang terhadap hasil pencoretan oleh DPRK pada pembahasan anggaran. “Padahal anggaran yang sudah dibahas sudah benar-benar dan transparan serta sudah memihak rakyat,” ungkap Muhammad Junaidi SP, salah seorang anggota DPRK Pidie menanggapi sosialisasi RAPBK yang dilakukan eksekutif.
Bukan itu saja, anggota dewan dari partai Golkar ini menganggap, pengelola keuangan Pemkab tidak mengerti tahapan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran. Hingga mereka menilai, kegiatan sosialisasi tersebut sia-sia dilakukan. “Ini pekerjaan sia-sia dan tidak ada artinya, apalagi RAPBK sudah diserahkan ke dewan untuk dibahas,” tambahnya.
Dewan Tolak RAPBK
Ruang sidang pembahasan anggaran kembali mengentakkan publik Pidie. Berawal pada Senin (3/3), DPRK Pidie mengembalikan usulan RAPBK kepada eksekutif. Menurut DPRK, panita anggaran (Panggar) Pemkab Pidie dalam melakukan perencanaan anggaran tidak mengakomodir kepentingan rakyat kecil.
Tarmilin Usman, salah seorang anggota dewan menilai, penolakan tersebut karena dianggap RAPBK lebih besar dananya untuk aparatur pemerintahan, bukan kepada rakyat kecil. “Usulan yang diajukan panggar eksekutif ternyata tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati, ini artinya pihak panggar tidak mengerti visi misi Bupati,” ujar Tarmili dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Sejalan dengan Tarmili, Darul Irfan, SAg, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta agar panggar eksekutif merevisi kembali usulan RAPBK tahun 2008. “Setelah terlambat, usulan anggaran pun tidak berpihak ke rakyat,” ketus Irfan sembari mengatakan, seharusnya pembahasan itu sudah dilakukan tahun 2007.
Irfan juga menampik tudingan yang mengatakan penolakan RAPBK oleh dewan mengandung muatan politis. Menurutnya, keterlambatan pengajuan RAPBK seperti sudah melegenda di Pidie. Sementara anggota dewan lainnya, Drs. Mukhtar AR dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBR) menilai, transparansi yang dilakukan Bupati hanya rekayasa politik.
Mukhtar juga menambahkan, antara Dinas pun tidak ada relevansi yang kuat. Misalnya Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Disperindag yang seharunya mendapat porsi lebih dari anggaran yang diajukan. “Banyak program di Dinas ini langsung menyentuh pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.
Kalangan dewan menilai, usulan RAPBK yang diajukan panitia anggaran eksekutif lebih mementingkan kebutuhan anggaran aparatur yang lebih besar. Sehingga dapat mematahkan visi dan misi Bupati yang sebelumnya kerap dikampanyekan sebelum mencalonkan diri.
Dewan Tak Siap
Menanggapi sejumlah isu yang dilontarkan anggota dewan kepada eksekutif menyangkut ketidakberpihakan eksekutif kepada rakyat kecil, dan juga menyimpang dari visi-misi Bupati, Wakil Bupati Nazir Adam, SE menjelaskan, sosialisasi RAPBK sebagai bentuk ketidaksiapan para penyelenggara Negara melalui proses partisipatif.
Setengah mengenang masa lalu Nazir mengatakan, sebelumnya pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi RAPBK. Nazir menuding, anggota dewan sama sekali tidak mau tahu, apalagi melakukan proses sebagaimana yang diharapkan. Pernyataan Mantan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) Pidie , sekaligus menjawab sejumlah kritikan yang dilontarkan anggota dewan.
“Kenapa ketika ini kita coba, mereka jadi gerak begitu. Padahal itu sosialisasi sebuah rencana yang belum final. Baru saja kita coba kea rah transparansi mereka sudah bersuara tidak tepatlah, sudah terlambatlah,” tegas Wakil Bupati Pidie dari calon independen kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (2/2). Nazir juga menduga, pernyataan dewan sepertinya ada udang di balik batu.
Pernyataan dewan seperti itu katanya, merupakan sebuah rencana agar masyarakat bersikap apatis dalam proses pembahasan anggaran. Ditambahkannya, bila ini yang terjadi maka sangat disayangkan, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk sama-sama memikirkan rakyat. “Tidak ada niat tulus untuk itu,” ucapnya singkat.
Elemen Sipil
Terlepas dari perdebatan eksekutif dan legislatif, elemen sipil juga punya pandangan dalam soal pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Terkait polemik mengenai penilaian sejumlah anggota dewan, dan pernyataan dari Pemkab, maka Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) ikut bersuara.
“Hentikan naluri politik dan jalani fungsi masing-masing,” ujar Direktur Perak, T. Irwani. Menurutnya, polemik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif bisa membuat masyarakat bingung karena tidak dapat membedakan yang mana benar dan salah. Jika para elite saling balas pantun terkait anggaran pembangunan Pidie, jelas akan membuat kepentingan rakyat terabaikan.
“Kalau yang satu bicara mekanisme, sementara yang satunya lagi bicara procedural, maka tak akan ketemu karena persepsinya beda,” kata Irwan setengah bertanya. Selebihnya, anggota dewan juga harus melihat dengan karena jika merujuk pada qanun nomor 03 tahun 2007, maka keduanya salah.
Menurutnya, sebagai panitia legislasi, eksekutif dan legislative tidak pernah mempublikasikan mana saja rancangan qanun yang harus dibahas. Publikasi ini sangat penting agar public bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan. “Apakah raqan keuangan yang bermasalah itu termasuk perioritas atau tidak,” Tanyanya.
Menanggapi polemik tersebut, Irwani mengatakan, instnsi terkait agar tidak membicarakan aturan, procedural dan mekanisme di meja rapat saja. Sementara implementasi dilapangan bertolak belakang dengan apa yang kini sedang dibicarakan, baik eksekutif maupun legislatif.
Selain lembaga PeRAK, Faisal Ananda dari lembaga Center for Humanitarian and Social Empowerment (CHSE) Pidie menilai, perdebatan anatara eksekutif dan legislatif merupakan kegagalan pemerintah memberikan pandangan politik yang lebih cerdas. Sehingga katanya, akan berimbas kepada pembanguan opini yang membuat rakyat berada pada posisi terus dibodohi.
“Saya ingin Tanya, berapa kali anggota dewan dalam sebulan turun melihat permasalahan rakyat di lapangan secara dekat. Pemerintah juga, apa yang sudah dilakukan selama setahun ini pada pelayanan publik seperti kesehatan,” kata Faisal sembari menuding eksekutif dan legislatif hanya bisa bicara di di belakang meja.
Jika begini, bisa saja selama kepemimpinan Mirza-Nazir proses politik dan demokrasi sudah mengalami pergeseran nilai, termasuk penyempitan ruang aspirasi rakyat yang seharusnya tidak perlu terjadi. “iklim politik di Kabupaten Pidie mengalami kritis, dan para pengambil kebijakan mengalami degradasi moral,” kata Faisal kepada The Global Journal, Selasa (4/3).
Koordinator Pidie Institute (PI), Muharramsyah menegaskan, pada dasarnya sosok Mirza Ismail dan Nazir Adam mampu membangun Pidie dalam segala bidang. Tetapi tambahnya, komunikasi politik yang dibangun masih sebatas wacana dan tertutup, sehingga menyebabkan masyarakat bersikap apatis terhadap kepemimpinannya.
“Bila kondisi ini terus dibiarkan oleh Pemerintahan Pidie dan orang-orang terdekat mereka yang biasa mewarnai arah kebijakan, maka dikuatirkan akan munculnya konflik baru dalam bentuk ketidakpercayaan publik, baik masyarakat awam maupun birokrasi dan lembaga negara lainya,” tambah Muharram yang juga pengurus Partai SIRA ketika ditemui The Globe Journal, Selasa (4/3).
Apa yang diperdebatkan adalah sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Rakyat menunggu perubahan, bukan perdebatan dan teori di atas kertas. Rakyat tak mengerti polemik undang-undang dan mekanisme usulan anggaran. Sekitar 30 kilometer lebih dari kantor Bupati dan kantor DPR, Usman Ali (40) warga Geulumpang Tiga beharap, pemerintah lebih memperhatikan petani. “kamo kali nyoe rugoe, pade lam blang kathoe ie (Kali ini kami rugi, sebab air di sawah sudah kering),” ucap Usman lesu.
