Oleh: Andi Firdaus
Rusyidah Ahmad (35), menyodorkan selembar identitas. Warnanya merah putih. Perempuan asal desa Lancok, kecamatan Bandar Baru, Pidie merasa gerah. Senin pagi sekira pukul 09 wib, ia bersama rekannya datang ke kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Sejahtera Pidie. Kedatangannya kali ini hendak mengurus identitas sebagai bukti penduduk warga negara Indonesia.
Rusyidah adalah satu dari sekian ribu penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, yang dicanangkan pemerintah satu tahun yang lalu. “Baru selesai 40 persen di Pidie,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Adman A. Rahman, SH, MSi kepada wartawan Rabu (13/02).
Sebelumnya, pengurusan KTP Nasional sudah pernah dilakukan petugas dari Dinas terkait. Pertengahan Mei 2005 masyarakat sudah melakukan pemotretan di setiap meunasah, namun kendala teknis hingga kini KTP belum sepenuhnya dimiliki warga masyarakat. “Saya dulu difoto di meunasah, kok sekarang diphoto lagi,” ucapnya disela-sela menunggu antrian di depan loket untuk mendapat jepretan yang kedua kalinya.
Selain Rusyidah yang kecewa atas lambatnya pengurusan KTP, Muzakir (25) juga ikut komentar. Menurut warga Kecamatan Bandar Baru ini, keterlambatan tersebut sangat berpengaruh pada fasilitas kerja yang tidak memadai. “Hanya satu perangkat computer dan satu camera yang ada,” jelas Zakir dengan nada kesal akibat dari pagi hingga siang belum juga dipanggil untuk difoto.
Jika saja dilihat dari antusias masyarakat “membuang” merah putih di kantor Dinas Kependudukan, sudah seharusnya pemerintah bisa menambah fasilitas kerja agar proses pembuatan KTP bisa cepat selesai. “Hampir setiap hari masyarakat dari berbagai Kecamatan datang ke kantor untuk mengurus KTP, karena mereka masih memegang KTP merah putih,” Jelas Adman.
KTP bukan hanya sebagai identitas bagi kebanyakan orang, namun juga merupakan kepentingan surat menyurat yang harus dipenuhi. Orang nomor satu di jajaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Sejahtera menyebutkan, kepentingan pengurusan di bank misalnya, maka masyarakat harus memiliki KTP Nasional.
Apa yang dikatakan Adman memang benar. Tapi hingga kini ada sekitar 60 persen masyarakat Pidie belum memiliki KTP nasional. “Kita akan tuntaskan masalah KTP Nasional akhir 2008,” katanya setengah memprediksi dan mengatakan dengan optimis, sebelum pemilihan umum 2009 semua akan selesai.
Menunggu bagi Rusyidah membosankan. Apalagi jadwal waktu dipanggil petugas yang tak pasti. “Masih banyak berkas yang belum dipanggil,” cetusnya sambil kedua tangan memperagakan tebalnya tumpukan surat keterangan, sebagai salah satu syarat bagi warga bisa membuat KTP Nasional.
“Kepada masyarakat yang mengurus KTP Nasional agar memberikan biodata kepada petugas dengan benar dan akurat,” Pak Kadis setengah mewanti-wanti. Menurutnya, data akurat merupakan bagian penting yang berlaku sepanjang masa. Data akurat juga bagian untuk mendukung validasi data base.
Menilik sejauh mana kesiapan Dinas Kependudukan dan Keluarga Sejahtera soal data base, ada hal yang telah dilakukan sejalan dengan keperluan pemilu 2009. “Entry data juga untuk data base kependudukan untuk pemilu mendatang,” Adman menjelaskan program ini juga didukung NGO Jerman, GTZ.
Terlepas dari itu. Rusyidah binti Ahmad dan Muzakir bin Ismail, keduanya harus menempuh jarak sekitar 25 kilometer ke kota Sigli demi selembar kertas identitas bernama KTP. Keduanya juga harus menunggu, lama, berkeringat, semangat. “Kalau gak selesai hari ini besok aja,” Ucap Rusyidah pada rekannya pesimis. (Andi Firdhaus)
Rusyidah Ahmad (35), menyodorkan selembar identitas. Warnanya merah putih. Perempuan asal desa Lancok, kecamatan Bandar Baru, Pidie merasa gerah. Senin pagi sekira pukul 09 wib, ia bersama rekannya datang ke kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Sejahtera Pidie. Kedatangannya kali ini hendak mengurus identitas sebagai bukti penduduk warga negara Indonesia.
Rusyidah adalah satu dari sekian ribu penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, yang dicanangkan pemerintah satu tahun yang lalu. “Baru selesai 40 persen di Pidie,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Adman A. Rahman, SH, MSi kepada wartawan Rabu (13/02).
Sebelumnya, pengurusan KTP Nasional sudah pernah dilakukan petugas dari Dinas terkait. Pertengahan Mei 2005 masyarakat sudah melakukan pemotretan di setiap meunasah, namun kendala teknis hingga kini KTP belum sepenuhnya dimiliki warga masyarakat. “Saya dulu difoto di meunasah, kok sekarang diphoto lagi,” ucapnya disela-sela menunggu antrian di depan loket untuk mendapat jepretan yang kedua kalinya.
Selain Rusyidah yang kecewa atas lambatnya pengurusan KTP, Muzakir (25) juga ikut komentar. Menurut warga Kecamatan Bandar Baru ini, keterlambatan tersebut sangat berpengaruh pada fasilitas kerja yang tidak memadai. “Hanya satu perangkat computer dan satu camera yang ada,” jelas Zakir dengan nada kesal akibat dari pagi hingga siang belum juga dipanggil untuk difoto.
Jika saja dilihat dari antusias masyarakat “membuang” merah putih di kantor Dinas Kependudukan, sudah seharusnya pemerintah bisa menambah fasilitas kerja agar proses pembuatan KTP bisa cepat selesai. “Hampir setiap hari masyarakat dari berbagai Kecamatan datang ke kantor untuk mengurus KTP, karena mereka masih memegang KTP merah putih,” Jelas Adman.
KTP bukan hanya sebagai identitas bagi kebanyakan orang, namun juga merupakan kepentingan surat menyurat yang harus dipenuhi. Orang nomor satu di jajaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Sejahtera menyebutkan, kepentingan pengurusan di bank misalnya, maka masyarakat harus memiliki KTP Nasional.
Apa yang dikatakan Adman memang benar. Tapi hingga kini ada sekitar 60 persen masyarakat Pidie belum memiliki KTP nasional. “Kita akan tuntaskan masalah KTP Nasional akhir 2008,” katanya setengah memprediksi dan mengatakan dengan optimis, sebelum pemilihan umum 2009 semua akan selesai.
Menunggu bagi Rusyidah membosankan. Apalagi jadwal waktu dipanggil petugas yang tak pasti. “Masih banyak berkas yang belum dipanggil,” cetusnya sambil kedua tangan memperagakan tebalnya tumpukan surat keterangan, sebagai salah satu syarat bagi warga bisa membuat KTP Nasional.
“Kepada masyarakat yang mengurus KTP Nasional agar memberikan biodata kepada petugas dengan benar dan akurat,” Pak Kadis setengah mewanti-wanti. Menurutnya, data akurat merupakan bagian penting yang berlaku sepanjang masa. Data akurat juga bagian untuk mendukung validasi data base.
Menilik sejauh mana kesiapan Dinas Kependudukan dan Keluarga Sejahtera soal data base, ada hal yang telah dilakukan sejalan dengan keperluan pemilu 2009. “Entry data juga untuk data base kependudukan untuk pemilu mendatang,” Adman menjelaskan program ini juga didukung NGO Jerman, GTZ.
Terlepas dari itu. Rusyidah binti Ahmad dan Muzakir bin Ismail, keduanya harus menempuh jarak sekitar 25 kilometer ke kota Sigli demi selembar kertas identitas bernama KTP. Keduanya juga harus menunggu, lama, berkeringat, semangat. “Kalau gak selesai hari ini besok aja,” Ucap Rusyidah pada rekannya pesimis. (Andi Firdhaus)
