PERS

Oleh: Andi Firdaus

Ruang ekspresi sipil pascakonflik terbuka lebar. Unjukrasa dan kritik karap disuarakan, dari politisi hingga kalangan bawah. Kini saatnya aspirasi disampaikan. Banyak corong bisa dimanfaatkan. Media salah satu corong yang memberi ruang bagi kalangan lemah. Bicara sesuai fakta, tidak berpihak apalagi menjadi bagian dari penguasa.

Hampir tidak ada negara, kebebasan pers tidak terancam. Namun kebebasan pers merupakan prasyarat utama bagi sebuah masyarakat yang bebas. Karena penguasa seringkali tidak ingin larut dalam perubahan, apalagi selalu dituduh menjadi biang kehancuran rakyatnya.

Bahkan, jika korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajai alam transisi politik dan demokrasi di Aceh saat ini, maka pers notabene harus menjadi terdepan dalam setiap langkah antispasi. Memberi pemahaman, mensosialisasikan, memberitakan fakta realitas adalah tugas berat di antara kepentingan-kepantingan.

Namun, pemerintah yang bersih tidak dapat diwujudkan tanpa kebebasan pers. Demokrasi tidak hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) terbengkalai dalam pelosok-pelosok birokrasi kita. Kini, kebebasan pers tidak juga harus dianggap sebagai kebla-blasan, namun harus dilihat dari faktor penciptaan alam demokrasi di era transisi ini.

Meski ruang ekspresi terbuka, jangan anggap pers bisa memberitakan apa saja yang dinilainya layak untuk dijual. Karena pemberitaan yang salah, maka kebijakan yang akan diambil juga akan salah. Dalam suatu masyarakat, di mana medianya atau komunikasi makin bermutu, maka proses pengambilan keputusan di masyarakat juga akan semakin bermutu.

Mulai saat ini, kebebasan pers harus dilihat dalam kontek melindungi kebenaran informasi untuk masyarakat. Artinya, pers harus bebas agar kehidupan masyarakat terlindungi. Selain itu, pers punya peran penting menentukan peningkatan kualitas demokrasi. Ini tantangan ketika media pers sering terjebak pada informasi yang diciptakan oleh kepentingan individu maupun kelompok.