Oleh: Andi Firdaus
Sederet perlawanan lahir atas fluktuasi politik karena situasi yang stagnan. Sehingga akumulasi frustrasi dari kumpulan emosi menjadi alternatif dengan sendirinya dalam menerobos perubahan.
Perjuangan memahami identitas sebagai sebuah bangsa masih dalam proses. Pasca perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, konsolidasi demokrasi di masa transisi menjadi landasan awal. Kini Aceh memasuki fase kritis dalam perspektif saya. Bukan dalam pemahaman fisik, tetapi dalam pemahaman pemikiran menuju pertarungan tujuan.
Kritis dalam pemahaman saya adalah, ketakutan yang tak mampu mempertahankan cita-cita perubahan. Bukan kritis dalam konteks jangka pendek semisal terjadinya aksi kriminal, perampokan dan sederet kritis fisik akibat akumulasi frustrasi dari kumpulan emosi. Meski itu juga bagian yang harus diakui keberadaannya.
Saya tidak melihat sejarah sungsang Aceh dengan warna warni latar belakang. Terlalu bertele, dan bahkan tak sedikit perbedaan melihat Aceh dari background sejarah. Budaya dan gerakan perlawanan contohnya. Ada banyak hal yang mesti diperdebatkan, meski dari generasi ke generasi.
Untuk itu, ada baiknya saya melihat pasca 15 Agustus 2005. Ada catatan situasi tersendiri untuk dijadikan sejarah 20 atau 30 tahun ke depan. Jika pada zaman kekinian, pengelolaan situasi ini gagal, maka sejarah selalu mengulang kembali dalam situasi yang tak jauh berbeda. Percayalah.
Memang, pada fase awal yang ingin saya katakan adalah munculnya optimisme. Boleh jadi karena kebosanan dan pemikiran radikal yang prematur hingga masa transisi ini dijadikan sebagai optimis. Bahkan euforia politik menjadi tak terbendung, sebab optimis datang dengan harapan perubahan. Partai baru muncul bak jamur di musim hujan.
Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat terbuka luas. Penyebaran informasi melalui media pun lahir. Terbitnya media lokal baru misalnya, dari sebelumnya hanya satu media harian, kemudian menjadi tiga media cetak. Kebebasan pers bukan impian yang dengan susah payah diperjuangkan—ada juga yang keblablasan.
Fase demi fase ini berjalan. Mengalir untuk sebuah euforia politik beragam tujuan. Termasuk memetakan apa yang sering disebutkan kawan ideologis dan kawan taktis dalam perubahan kian kabur. Karena fase ini berjalan seperti ‘kenikmatan’. Mencicipinya pun tentunya dari berbagai kacamata. Menjadi kontraktor, menjadi tokoh politik, atau sebagai pekerja profesional.
Ini sekadar bayangan fase awal pasca perjanjian di Helsinki. Ada juga fase ini disebut sebagai masa transisi atau peralihan situasi dari tanpa demokrasi—konflik—menjadi situasi yang sedikit demokratis pada tataran permukaan. Sekali lagi, bukan pada tataran pemikiran. Jika fase ini lewat, maka fase selanjutnya muncul di atas permukaan.
Katakanlah, pada fase awal ada segudang harap menanti, kemudian malah cemas yang berganti. Ada ratusan mata korban konflik menanti harapan, sementara yang datang justru ketidakpercayaan. Korban konflik menagih janji karena korupsi, pulang membawa kecewa (Harian Aceh Independen, 24/7).
Jika pengelolaan masa transisi ini tidak diakomodir demi mencari format pengakomodiran pembentukan pemikiran demokrasi, lalu tinggal bilang bahwa masa transisi telah lewat. Yang tinggal hanya ketidakpastian, dan romantisme hanya tinggal kenangan bagi pelaku pudar ideologi. Ideologi yang telah mematikan ribuan orang demi cita-cita.
Apa yang terjadi? Kesadaran rakyat goyah akibat ketidakpastian yang mematikan ini. Dalam situasi begini, bukan tak mungkin fase sejarah berikutnya akan muncul karena fluktuasi akumulasi yang stagnan, dan sejarah selalu berulang kembali. Fase kedua inilah yang menjadi alternatif menerobos kebuntuan yang ada. Bukan mustahil, arus baliknya adalah gelombang premanisme baru.
Keterbukaan tanpa korelasi dengan peningkatan kesejahteraan. Demokrasi yang jauh dari perubahan. Bahkan kebebasan yang melahirkan kekacauan. Pers bebas terus mengipas bara panas. Partai-partai baru gila uang. Pertentangan individu dengan kelompok makin membesar. Yang tanpa pekerjaan diarahkan ke aksi brutal.
Mungkin ini fase yang disebut sebagai kegagalan mempertahankan tujuan masa transisi. Aceh adalah rentetan sejarah yang belum usai. Euforia kegalauan politik dengan mengorganisir diri tanpa tujuan politik adalah sama dengan bermain-main dengan bara api. Sebab rasa kecewa belum sepenuhnya padam.
Kita boleh saja bangga, karena bisa keluar dari petaka dan air mata dalam kurun waktu puluhan tahun. Boleh saja merasa lega. Tapi masih ada yang menyesakkan dada, karena ketidakpuasan, kriminalitas dan berbagai tindak kekerasan masih tetap mewarnai dan menghantui masyarakat kita.
Pertarungan politik pada masa transisi ini adalah ujian memaknai perubahan secara global. Boleh melihat jauh ke depan, tetapi melihat jauh ke belakang dengan me-review kembali keabsahan pengorbanan untuk tidak menjadi hidup yang absurd. Bisa diartikan sebagai hidup tanpa makna dan penghargaan atas yang dikorbankan.
Seperti saya katakan, ini situasi ‘kue kenikmatan’ jika memposisikan diri sebagai pembeli. Tetapi sebaliknya jika berada pada posisi koki, maka ‘kue’ tak pernah Anda nikmati. Hargai pelanggan yang masih percaya Anda sebagai koki. Jika tidak, bukan hanya kepercayaan pelanggan yang hilang, tapi kedai pun tak berani Anda buka pada fase berikutnya.
Stagnasi Perubahan Era Transisi
