Oleh: Andi Firdaus
kekerasan terjadi dalam wujud impitan beban hidup yang makin berat bercampur rasa frustasi. Ini akibat komplikasi situasi yang serba sensitif.
Partai politik mewabah. Virusnya gencar disebarkan. Poster, stiker, iklan dan bendera partai. Ini bukan hanya sekadar eforia dalam perpolitikan setelah puluhan tahun Aceh dirundung duka. Tapi karena bebekuan mengutarakan aspirasi tak ada tempat sebelumnya.
Ini bukan zaman siapa kalah dan siapa menang. Ini zamannya kran demokrasi terbuka untuk berserikat ria dalam suatu wadah politik. Bicara partai sudah tentu ujungnya adalah soal pembagian kursi. Soal ingin perubahan hanya sekadar lipstick dan jargon semata. Jalurnya singkat dan praktis.
Ada satu jargon para elite. Isinya begini; menang kalah soal biasa, yang menang tak harus sombong, dan yang kalah jangan marah. Itu ucapan yang tidak bersahabat dengan realita. Liat saja aksi partai yang tak lulus verifikasi. Mereka menuduh Komisi Independen Pemilihan (KIP) tak professional dan lain sebagainya.
Sebagian lainnya melaporkan ke polisi. Intinya, ada segudang duka yang belum memuaskan. Marah sudah tentu. Kecewa pasti. Wajar bagi yang tak lulus. Tapi bagaimana yang dinyatakan lulus? Menancapkan kekerasan dalam bentuk pemikiran sudah mulai diperlihatkan. Mendominasikan pikiran kelompok partai kerap dipertontonkan. Mungkin sepeti tak ada kesempatan untuk berbeda.
Yang merasa diri besar juga tak selamanya menerima sebuah kenyataan. Ketakutan akan kekalahan menjadi momok menakutkan. Sulit menerima kekalahan sudah dipertontonkan kini. Apapun risiko mereka lakukan, meski kekerasan bukan dalam bentuk fisik, namun dalam bentuk pola pikir sudah terjadi.
Di negara ini, kekalahan yang berujung pada kekerasan sudah jadi tabiat. Sama seperti budaya korupsi, keinginan melakukannya sungguh tak bisa diredam. Memang pada awalnya kekerasan fisik tak banyak terjadi. Namun tanpa terlihat, intimidasi mewarnai.
Elite Aceh sepertinya belum jera. Ingat kasus simpang KKA, Beutong Ateuh, Bumi Flora dan sederetan kasus lainnya? Belum lagi korban tsunami dengan jumlah ribuan korban. Kejadian di atas merupakan peristiwa mengerikan dan masih meninggalkan trauma bagi yang masih punya nurani.
Kita terlalu cepat melupakan masa lalu. Sehinga tanpa sadar, kita menyelam ke masalah baru. Sekali lagi, ini hanya eforia sesaat yang harus dikontrol menjadi perpolitikan bermartabat. Tanpa dijelaskan para elit partai, rakyat sudah tahu akan tujuan merebut parlemen. Bahasa intelektual para tokoh, merebut otoritas politik demi perubahan Aceh. Lucu.
Ada segudang masalah yang belum selesai teungku. Ju ek manok selalu membawa cara pikir kita. Dulu semua sibuk soal Rancangan Undang-Undang Pemerintah (UU-PA). Bahkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki menjadi hal yang krusial diperjuangkan.
Kini isi MoU dan UU-PA sepertinya bagai angin berlalu. Padahal pembentukan Partai Lokal (Parlok) hanya satu poin. Masih ada segudang poin lagi yang mesti diwujudkan. Misalkan pengadilan HAM, Rekonsiliasi dan bahkan soal pembagian hasil bumi Aceh, yang dulu menjadi perdebatan hangat. Kini itu pun berlalu.
Kita tahu, ini musim politik. Ada pemikiran, ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. Berjuang untuk sesuatu tanpa kejelasan tujuan. Semua bilang sama, mensejahterakan rakyat, pendidikan murah, hapus korupsi dan aneka angin surga. Pada kenyataan, rakyat selalu dilibatkan pada saat-saat seperti ini.
Ingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya? Berapa banyak angin surga berhembus hingga hati kita yakin akan perubahan. Meski harus diakui, bahwa ini adalah sebuah proses yang sedang dilakukan. Berharap akan kebijakan yang radikal jauh panggang dari api dan kodok rindukan bulan. Jangankan mempertegas status Pemerintahan Aceh, pembahasan dana Otsus-Migas saja tidak mengarah dan bertele.
Belum lagi soal dana reintegrasi yang selalu di dikte. Harus begini anggarannya, harus begitu mekanismenya. Dan pada akhirnya, tak heran jika ratusan korban konflik tak lagi percaya pada penguasa. Menuntaskan kasus yang jelas korupsi saja tak mampu, apalagi mengembalikan uang negara dari individu yang rakus. Mustahil.
Cari format dan formula baru. Jika sekarang partai politik dianggap sebagai wadah paling ampuh untuk sebuah perubahan, maka ini hanya pemikiran kepentingan sesaat. Masuk dalam lingkaran sistem, maka kita harus mengikuti sistem yang ada. Munafik, jika awalnya saja sudah hitung-hitung kursi untuk diperebutkan. Dan rakyat menjadi penonton setia pada hitungan berikutnya.
Dan memberi tontotan tak hanya sekadar melalui partai. Karena tanpa sebuah pencerdasan politik, maka setiap era hanya ganti orangnya saja. Namun pada prinsipnya, prilaku tetap sama dalam kontek memandang perubahan. Dan sangat mungkin, kekerasan terjadi dalam wujud impitan beban hidup yang makin berat bercampur rasa frustasi. Ini akibat komplikasi situasi yang serba sensitif.
Bayangkan, jika kelak salah pilih warna bendera saja akan menerima tonjokan. Salah kampanye, dianggap pengkhianat dan hukumannya adalah pemukulan. Beda cara pandang dianggap musuh dan beda cara pikir dijadikan lawan. Ini tak hanya terjadi dalam kurun waktu puluhan tahun ke depan, sekarang saja kebencian ditanam tanpa sengaja.
Para elit boleh tutup mata atas benih kekerasan ini. Benih kekerasan pikiran yang tak mustahil menjadi kekerasan fisik. Jika pola dan gaya lama masih diterapkan dalam situasi damai. Bicara demokrasi hanya di mulut, pada aplikasinya tak mau surut. Inilah pemikiran yang harus disebarkan dengan menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Bukan malah menyebar virus kebencian untuk perubahan ke arah kehancuran. Ini musim partai politik. Cuaca politik tak menentu. Iklim tidak menjamin keselamatan. Maka sebagai pemerhati cuaca, sudah seharusnya melihat perubahan iklim dan cuaca sebagai langkah awal mempersiapkan diri untuk tidak terjadi kekerasan. Jangan sampai energi dihabiskan untuk berperang mengadu domba, apalagi energi terkuras untuk menabur benci.
Jangan Menabur Kekerasan
