Negeri Antara 2009

Oleh Andi Firdaus

Di bulan ‘ber’ kami tak hanya ‘berselingkuh’ dengan hujan dan ‘mesra’ dengan dingin. Tapi bercengkerama dengan orang-orang dalam berbagai latar belakang merupakan fakta yang harus kami bicarakan. Aceh, Jawa, Gayo, dan Batak adalah nuansa pluralisme memaknai sebuah konsep kebersamaan.

Ada sucuil pengalaman penting kami dirasakan pada bulan September, Oktober, November dan Desember. Berhadapan dengan mata dan wajah-wajah yang dimiskinkan oleh system misalnya. Mereka bukan tak mengerti realitas tentang hidup, bahkan mereka justru lebih menikmati hidup dalam pluralisme kebersamaan.

Semangat gotong-royong demi mewujudkan desa yang lebih mandiri adalah tujuan dari aneka factor. Bukan bangunan fisik yang perlu mereka rasakan, tapi kebersamaan dalam kesulitan yang perlu mereka cari. Kami melihat dari celah social movement yang seakan hadir kembali di antara bukit-bukit dan lembah-lembah gunung di Kabupaten Bener Meriah. Kami komitmen, ini jangan sirna!

Meski empat bulan berada dalam bulan ‘ber’ tetapi romantisme itu terjalin kuat seakan tak dipisahkan oleh rasisme yang ditanam ketika konflik mewabah di dataran gayo. Damai Helsinki, 15 Agustus 2005 adalah celah dan ruang memaknai persahaban dan solidaritas. Kami bekerja di LSM, tapi kami belajar dari mereka—orang-orang desa pedalaman—tentang solidaritas memaknai sesama. Kami lemah!

Kami juga menyadari, berada ditengah-tengah kerumunan orang berpakain lusuh—pikiran mereka justru lebih maju tentang kemanusiaan dan harga diri, ketimbang mereka berkerah putih yang selalu membuat ulah di atas muka bumi—sebuah inspirasi menghargai manusia satu dengan lainnya.

Mengutip kata seorang tokoh revolusi pendidikan di Brasil, Paolo Freire tentang bagaimana merubah sebuah realitas berawal dari sifat dan karakter pelaku perubahan itu sendiri. Paolo mengatakan bahwa Pengalaman adalah guru, dan ilmu adalah masyarakat. Jika saja melihat kutipan ini, terlalu besar jasa orang-orang yang kita anggap kampungan telah mengajari kita tentang hidup!

Kadang sebagai pekerja dan pelaku perdamaian terlalu egois. Seakan mereka membawa konsep kebersamaan dan partisipatif kepada masyarakat. Membawa ide hubungan-hubungan social dalam masyarakat. Mereka belajar dari teori lembaran-lembaran buku hasil tulisan para ilmuwan. Tapi dalam keterbalikan, orang-orang ‘kampungan’ tak bisa berteori, tapi mereka mampu melakoni.

Tahun 2001 sebagai petaka yang menorehkan sejarah hitam di bumi dingin negeri Antara. Tanpa senjata yang bicara, maka konsolidari menjadi tatanan terdefrag dengan sendirinya. Mereka seperti kehilangan romantisme bersahabat dengan Jawa, Aceh, gayo dan batak. Itu karena senjata telah memaksa mereka tidak bersaudara.

Kini, iklim demokrasi dan keterbukaan informasi semakan menjadi. Ruang ekspresi terbuka untuk sebuah konsolidasi. Biarkan mereka tersenyum sedikit, tertawa sebentar, dan ‘berselingkuh’ dengan persahabatan. Dan kita yang kerap mengklaim pelaku damai, bisa belajarlah dari keceriaan mereka.

Tak terasa, ruang-ruang itu ternyata mampu mengangkat keangkuhan sang pemilik kesombongan. Seakan bicara damai dan kebersamaan adalah milik si angkuh dan si sombong yang kerap berpenampilan rapi dan bermulut oportunis. Ternyata dilain sisi, mereka yang tinggal di gunung-gunung dan kebun adalah pelaku perdamaian.

Mereka bisa duduk sejajar bahu tanpa ingin menipu. Mereka bisa bersua tanpa niat mencela. Mereka juga bisa bekerja, tanpa meminta tanda jasa. Sekali lagi, mereka bisa bicara tak pandang siapa. Sepertinya mereka sangat dewasa memaknai nostalgia yang lama redup oleh angkuhnya kekuatan senjata. Kini kami belajar, bahwa dalam ruang hampa alam kedinginan, ternyata hati mereka lebih dingin memahami antar sesama. Terima kasih telah mengajari kami-kami yang angkuh! Negeri Antara 2009 sebuah inspirasi.

Kasak-Kusuk Pemerintah Pidie

Oleh: Andi Firdaus

Banyak pihak menilai eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pidie tak harmonis. Bahkan tak sedikit mengeluarkan suara sumbang. Pertanda, ada keretakankah selama kepemimpinan Mirza-Nazir, hingga berimbas pada kepentingan publik? Berikut Harian Aceh Independen menurunkan tulisan berdasarkan pengamatan dan berita media lokal satu bulan terakhir.


Matahari tepat di atas kepala. Ratusan mahasiswa rela berdiri dan berjalan kaki dari Mesjid jami’ kota Sigli menuju halaman kantor Bupati Pidie, Senin (03/03). Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 11.00. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berorasi. Intinya, hentihan polemik eksekutif dan legislatif.

Sejumlah pihak juga menduga-duga, ada keinginan sekelompok orang yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Mirza-Nazir di mata publik. “Dugaan itu biasa dalam pertarungan kepentingan politik dan imbasnya adalah masyarakat,” kata manager program Center for Humanitarian and Social Empowerment (CHSE) Pidie, Faisal Ananda.

Perang opini di media massa dua lembaga negara tersebut telah berimbas kepada kepentingan rakyat. Jailani Usman, koordinator demo mengatakan, pembahasan anggaran jangan hanya mementingkan kelompok dan individu, tapi harus merujuk kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. “Jangan jadikan rakyat objek,” kata Jailani dalam orasinya di depan halaman kantor Bupati Pidie. “jangan hilangkan kepercayaan rakyat,” teriaknya sambil memegang microphone.

Mahasiswa kecewa. Demo merupakan ending dari kekecewaan yang dipertontonkan pemerintah tiga bulan terakhir. Kepada Bupati, para mahasiswa menyerahkan lima tuntutan berkaitan pembahasan RAPBK Pidie demi kepentingan rakyat. Pertama adalah meminta RAPBK langkah awal memajukan pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan kaum miskin serta pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin.

Sah-sah saja mahasiswa menuntut keberpihakan anggaran kepada rakyat. Apalagi dalam masa demokrasi pasca MoU Heslinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 lalu . Namun, semua rancangan anggaran yang diajukan pihak eksekutif, akan dibahas kembali pada tataran legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie.

Ini mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah. Bahwa setiap pengajuan anggaran, terlebih dahulu diserahkan kepada DPRK untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian setelah pembahasan pada level DPRK, maka dikembalikan kepada eksekutif. Pada mekanisme inilah, kasak-kusuk terjadi.

Misalnya, menurut T. Syahrizal, usulan dana otonomi khusus minyak dan gas (Migas) sebesar Rp. 114 miliar yang diajukan eksekutif, dinilai tidak menyentuh kepentingan pendidikan dayah. Menurut anggota dewan dari fraksi partai PKS ini, selain tidak sesuai mekanisme, usulan tersebut juga tidak menyahuti aspirasi masyarakat, dan kepentingan dayah tidak terakomodir.

Lebih tegasnya, anggota dewan itu juga menuding pemerintah Mirza-Nazir terkesan mengabaikan peraturan. Bahkan pengajuan dana Otsus Migas tanpa sepengetahuan DPRK. “Seharusnya usulan itu harus mengetahui DPRK, agar dapat dilakukan sidang pleno guna membahas usulan tersebut,” katanya. “Semua ada mekanismenya, jangan asal usul,” sambungnya lagi.

Kinerja pemerintah Pidie selama tahun 2007 hingga memasuki tahun 2008 belum berjalan optimal dan berjalan di tempat. Begitu pernyataan yang disampaikan Zukhri Maulidinsyah, anggota DPRK Pidie dari fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), ketika menanggapi setahun kepemimpinan Mirza-Nazir.

Menurutnya, Bupati seharusnya dapat sedini mungkin mengevaluasi kelemahan yang menjadi polemik di pemerintahan Pidie selama ini. Akibat lemahnya kinerja eksekutif, tambahnya, Pemkab setempat menjadi sorotan publik.” “Pemerintah daerah dapat mencari solusi membangun kinerja yang lebih baik, dengan menata kembali struktur lembaga pemerintah serta menempatkan pejabat sesuai dengan keahlianya,” pungkas mantan pengurus Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUSGAMPI).

Berbagai tudingan yang dilontarkan anggota dewan, kerap dianggap sebagai polemik antara eksekutif dan legislatif. Sehingga perdebatan dan wacana yang dibangun di media menjadi pertanyaan tersendiri bagi kalangan LSM maupun masyarakat. Hingga tak jarang, LSM juga ikut menyorot berbagai hal yang menyangkut dengan kebijakan pemeritah.

Senin, 18 Februari 2008, Pemkab melaksanakan sosialisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie. Sejumlah perwakilan masyarakat, LSM turut hadir guna mendengarkan paparan RAPBK di ruang Op-Room kantor Bupati. Peserta tak hanya dari LSM dan masyarakat, tapi terlihat juga dari unsure Muspika, Kapolres, Dandim, Kajari, dan ketua Pengadilan Negeri (PN) Sigli.

Meski kegiatan ini hanya sebatas sosialisasi, namun banyak pihak juga menilai positif dan langkah maju. “Saya sangat mendukung acara seperti ini, meski dibilang terlambat, tapi ini terobosan baru yang belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,” kata Teugku Nasir, salah seorang tokoh masyarakat, Kecamatan Pidie.

Pihak LSM juga menilai bahwa kegiatan itu sebagai langkah maju menuju perubahan, bahkan Said Saifullah, staff PB-HAM Pidie mengharap adanya dukungan dari elemen sipil dalam upaya transparansi anggaran yang akan dilaksanakan Pemkab Pidie. “Masyarakat berhak tau berapa besar anggaran yang digunakan, sehingga memudahkan untuk melakukan control terhadap berbagai kebijakan, ucap Said.

Acara yang langsung dibuka Bupati Pidie, Mirza Ismail, S.Sos tak satupun anggota dewan yang hadir. Ini merupakan kepincangan tersendiri bagi Pemkap dalam merumuskan setiap kebijakan untuk masyarakat. “Namun sayang tidak ada wakil kami dari DPR, ini suatu hal yang janggal. Mestinya, anggota dewan juga mendengar kritikan masyarakat jangan pincang begini,” keluh Tgk. Muhammad Nasir heran.

Anggota dewan kembali mengkritik dan mengatakan, sosialisasi itu sudah terlambat. Ia juga menuding pihak eksekutif mengambil peluang terhadap hasil pencoretan oleh DPRK pada pembahasan anggaran. “Padahal anggaran yang sudah dibahas sudah benar-benar dan transparan serta sudah memihak rakyat,” ungkap Muhammad Junaidi SP, salah seorang anggota DPRK Pidie menanggapi sosialisasi RAPBK yang dilakukan eksekutif.

Bukan itu saja, anggota dewan dari partai Golkar ini menganggap, pengelola keuangan Pemkab tidak mengerti tahapan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran. Hingga mereka menilai, kegiatan sosialisasi tersebut sia-sia dilakukan. “Ini pekerjaan sia-sia dan tidak ada artinya, apalagi RAPBK sudah diserahkan ke dewan untuk dibahas,” tambahnya.


Dewan Tolak RAPBK

Ruang sidang pembahasan anggaran kembali mengentakkan publik Pidie. Berawal pada Senin (3/3), DPRK Pidie mengembalikan usulan RAPBK kepada eksekutif. Menurut DPRK, panita anggaran (Panggar) Pemkab Pidie dalam melakukan perencanaan anggaran tidak mengakomodir kepentingan rakyat kecil.

Tarmilin Usman, salah seorang anggota dewan menilai, penolakan tersebut karena dianggap RAPBK lebih besar dananya untuk aparatur pemerintahan, bukan kepada rakyat kecil. “Usulan yang diajukan panggar eksekutif ternyata tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati, ini artinya pihak panggar tidak mengerti visi misi Bupati,” ujar Tarmili dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sejalan dengan Tarmili, Darul Irfan, SAg, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta agar panggar eksekutif merevisi kembali usulan RAPBK tahun 2008. “Setelah terlambat, usulan anggaran pun tidak berpihak ke rakyat,” ketus Irfan sembari mengatakan, seharusnya pembahasan itu sudah dilakukan tahun 2007.

Irfan juga menampik tudingan yang mengatakan penolakan RAPBK oleh dewan mengandung muatan politis. Menurutnya, keterlambatan pengajuan RAPBK seperti sudah melegenda di Pidie. Sementara anggota dewan lainnya, Drs. Mukhtar AR dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBR) menilai, transparansi yang dilakukan Bupati hanya rekayasa politik.

Mukhtar juga menambahkan, antara Dinas pun tidak ada relevansi yang kuat. Misalnya Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Disperindag yang seharunya mendapat porsi lebih dari anggaran yang diajukan. “Banyak program di Dinas ini langsung menyentuh pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.

Kalangan dewan menilai, usulan RAPBK yang diajukan panitia anggaran eksekutif lebih mementingkan kebutuhan anggaran aparatur yang lebih besar. Sehingga dapat mematahkan visi dan misi Bupati yang sebelumnya kerap dikampanyekan sebelum mencalonkan diri.

Dewan Tak Siap
Menanggapi sejumlah isu yang dilontarkan anggota dewan kepada eksekutif menyangkut ketidakberpihakan eksekutif kepada rakyat kecil, dan juga menyimpang dari visi-misi Bupati, Wakil Bupati Nazir Adam, SE menjelaskan, sosialisasi RAPBK sebagai bentuk ketidaksiapan para penyelenggara Negara melalui proses partisipatif.
Setengah mengenang masa lalu Nazir mengatakan, sebelumnya pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi RAPBK. Nazir menuding, anggota dewan sama sekali tidak mau tahu, apalagi melakukan proses sebagaimana yang diharapkan. Pernyataan Mantan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) Pidie , sekaligus menjawab sejumlah kritikan yang dilontarkan anggota dewan.
“Kenapa ketika ini kita coba, mereka jadi gerak begitu. Padahal itu sosialisasi sebuah rencana yang belum final. Baru saja kita coba kea rah transparansi mereka sudah bersuara tidak tepatlah, sudah terlambatlah,” tegas Wakil Bupati Pidie dari calon independen kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (2/2). Nazir juga menduga, pernyataan dewan sepertinya ada udang di balik batu.
Pernyataan dewan seperti itu katanya, merupakan sebuah rencana agar masyarakat bersikap apatis dalam proses pembahasan anggaran. Ditambahkannya, bila ini yang terjadi maka sangat disayangkan, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk sama-sama memikirkan rakyat. “Tidak ada niat tulus untuk itu,” ucapnya singkat.

Elemen Sipil
Terlepas dari perdebatan eksekutif dan legislatif, elemen sipil juga punya pandangan dalam soal pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Terkait polemik mengenai penilaian sejumlah anggota dewan, dan pernyataan dari Pemkab, maka Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) ikut bersuara.
“Hentikan naluri politik dan jalani fungsi masing-masing,” ujar Direktur Perak, T. Irwani. Menurutnya, polemik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif bisa membuat masyarakat bingung karena tidak dapat membedakan yang mana benar dan salah. Jika para elite saling balas pantun terkait anggaran pembangunan Pidie, jelas akan membuat kepentingan rakyat terabaikan.
“Kalau yang satu bicara mekanisme, sementara yang satunya lagi bicara procedural, maka tak akan ketemu karena persepsinya beda,” kata Irwan setengah bertanya. Selebihnya, anggota dewan juga harus melihat dengan karena jika merujuk pada qanun nomor 03 tahun 2007, maka keduanya salah.
Menurutnya, sebagai panitia legislasi, eksekutif dan legislative tidak pernah mempublikasikan mana saja rancangan qanun yang harus dibahas. Publikasi ini sangat penting agar public bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan. “Apakah raqan keuangan yang bermasalah itu termasuk perioritas atau tidak,” Tanyanya.
Menanggapi polemik tersebut, Irwani mengatakan, instnsi terkait agar tidak membicarakan aturan, procedural dan mekanisme di meja rapat saja. Sementara implementasi dilapangan bertolak belakang dengan apa yang kini sedang dibicarakan, baik eksekutif maupun legislatif.

Selain lembaga PeRAK, Faisal Ananda dari lembaga Center for Humanitarian and Social Empowerment (CHSE) Pidie menilai, perdebatan anatara eksekutif dan legislatif merupakan kegagalan pemerintah memberikan pandangan politik yang lebih cerdas. Sehingga katanya, akan berimbas kepada pembanguan opini yang membuat rakyat berada pada posisi terus dibodohi.

“Saya ingin Tanya, berapa kali anggota dewan dalam sebulan turun melihat permasalahan rakyat di lapangan secara dekat. Pemerintah juga, apa yang sudah dilakukan selama setahun ini pada pelayanan publik seperti kesehatan,” kata Faisal sembari menuding eksekutif dan legislatif hanya bisa bicara di di belakang meja.
Jika begini, bisa saja selama kepemimpinan Mirza-Nazir proses politik dan demokrasi sudah mengalami pergeseran nilai, termasuk penyempitan ruang aspirasi rakyat yang seharusnya tidak perlu terjadi. “iklim politik di Kabupaten Pidie mengalami kritis, dan para pengambil kebijakan mengalami degradasi moral,” kata Faisal kepada The Global Journal, Selasa (4/3).

Koordinator Pidie Institute (PI), Muharramsyah menegaskan, pada dasarnya sosok Mirza Ismail dan Nazir Adam mampu membangun Pidie dalam segala bidang. Tetapi tambahnya, komunikasi politik yang dibangun masih sebatas wacana dan tertutup, sehingga menyebabkan masyarakat bersikap apatis terhadap kepemimpinannya.
“Bila kondisi ini terus dibiarkan oleh Pemerintahan Pidie dan orang-orang terdekat mereka yang biasa mewarnai arah kebijakan, maka dikuatirkan akan munculnya konflik baru dalam bentuk ketidakpercayaan publik, baik masyarakat awam maupun birokrasi dan lembaga negara lainya,” tambah Muharram yang juga pengurus Partai SIRA ketika ditemui The Globe Journal, Selasa (4/3).

Apa yang diperdebatkan adalah sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Rakyat menunggu perubahan, bukan perdebatan dan teori di atas kertas. Rakyat tak mengerti polemik undang-undang dan mekanisme usulan anggaran. Sekitar 30 kilometer lebih dari kantor Bupati dan kantor DPR, Usman Ali (40) warga Geulumpang Tiga beharap, pemerintah lebih memperhatikan petani. “kamo kali nyoe rugoe, pade lam blang kathoe ie (Kali ini kami rugi, sebab air di sawah sudah kering),” ucap Usman lesu.

Ranup Sigapu dari Mindanao

Oleh: Andi Firdaus

Tulisan ini sekedar sharing informasi terhadap apa yang sedang terjadi di Mindanao Filipina, setelah saya berkesempatan melakukan kunjungan selama empat bulan atas dukungan Aceh People Forum (APF) dan Initiatives for International Dialogue (IID).


Mindanao merupakan sebuah riwayat pergolakan kaum muslim menentang pemerintah Filipina, mereka menyebut dirinya Bangsamoro. Perlawanan untuk meraih kemerdekaan melalui peperangan sudah lama berlangsung di daerah tersebut. Tekad Bangsa Moro untuk memisahkan diri dari Filipina masih bergolak sampai sekarang.

Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, namun perjuangan Bangsamoro menjadi negara merdeka bukan persoalan agama. Justru, karena migrasi dan kepemilikan tanah di wilayah itu, hingga membuat mereka tersisih dan miskin. Hal ini telah menyebabkan dan mencetuskan kemarahan kaum Muslim di Mindanao yang kemudian terus berjuang menuntut pemerintah agar tidak diskriminasi terhadap mereka.

Dalam sebuah seminar dengan tema “Bangsa Moro Youth Summit” di kampus Mindanao State University (MSU) di Marawi City. Para pemuda Mindanao membahas strategi konsolidasi untuk berjuang menuntut keadilan dari pemerintah Filipina.

Nelson Dino salah seorang peserta perwakilan Pulau Sulu mengatakan, dulu Bangsa Moro punya kerajaan sendiri dalam kepemimpinan, sehingga dengan agresi pemerintah Filipina, hingga saat ini Bangsa Moro hidup dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, miskin dan tersisih. “Pertemuan pemuda ini adalah bagian dari konsolidasi yang terus kami lakukan,” ujarnya di sela-sela seminar.

Namun, perjuangan yang di awali dengan nama Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipimpin Prof Nur Misuari membuat Pemerintah Filipina sering memberi image kepada mereka sebagai teroris. Perjuangan Nur Misuari dan pasukannya berhenti pada tahun 1996 setelah pemerintah dan MNLF menandatangani perjanjian damai.

Nur Misuari menjadi Gubernur Aotanomus Region Muslem Mindanao (ARMM) setelah menang dalam Pemilu 9 September 1996, pasca perjanjian damai MNLF dan Pemerintah Filipina. Setelah jabatannya berakhir, kemudian Misuari kembali melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Pulau Sulu menjadi pusat atau markas mengawali perlawan. Kemudian ia ditangkap di Malaysia.

ARMM dibentuk pemerintah Filipinan pada tahun 1989 sebagai daerah otonomi di Filipina Selatan. Kekuasaan ARMM mencakup empat propinsi yang berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu dan Tawi-Tawi.

Namun kepemimpinan Nur Misuari sama sekali tidak membuat Slamat Hasyim dan rekan-rekan gembira. Bahkan Hasyim bersumpah memboikot pemerintahan ARMM di bawah kepemimpinan Nur Misuari. Hingga kemudian Slamat Hasyim mendirikan gerakan Moro Islamic Liberatioan Front (MILF). Perjuangan demi mewujutkan pemerintahan mandiri dilanjutkan.

Perjuangan MILF di Mindanao merupakan wilayah otonomi Islam, dan terdiri dari beberapa provinsi Islam yaitu; Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Shariff Kabunsuan, Sulu dan Tawi-Tawi. Sementara Marawi City adalah bandar yang mayoritas penduduk Islam. Provinsi tersebut memiliki kerajaan sendiri dengan Ibu kota wilayah adalah Cotabato City.

Mindanao yang luasnya 94.639 km², berbatasan dengan laut Sulu di sebelah Barat, laut Filipina di timur dan sebelah selatan laut Sulawesi. Di pulau inilah pasukan MILF bergerak dan terus melakukan perlawanan dengan pemerintah, demi merebut status sebagai independent country (negara mandiri).

Disamping munculnya MILF, Abu Sayyaf Group (ASG) juga melakukan gerakan yang sama. Namun gerakan ini lebih tertutup dan dikenal di kalangan masyarakat Mindanao sebagai gerakan Islam militan. Pulau Basilan menjadi basis ASG dalam melakukan gerakan melawan pemerintah Filipina.

Belakangan berbagai isu dilontarkan. MILF kerap melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Isu terorisme menjadi senjata bagi pemerintah Filipina yang bekerjasama dengan Amerika. Dalam kerjasamanya, di Mindanao selatan ratusan tentara Filipina dilatih oleh pasukan Amerika.

Alasannya, Keberadaan Abu sayaf dan Jamah Islamiyah (JI) akan mengganggu ketenangan di Asia. Isu terorisme yang dilancarkan terhadap Minoritas Muslim di Mindanao telah memaksa MILF menawarkan strategi. Salah satunya adalah, mengajak pemerintah Filipina dan Amerika sama-sama menangkap para teroris.

Berulangkali dalam siaran pers yang di muat di berbagai media, pemimpin MILF mengatakan MILF tidak pernah melindungi teroris, “Kami hanya melakukan perjuangan atas hak Bangsa Moro memperoleh kemerdekaan,” tegas juru bicara MILF Eid Kabalu.

Menepis isu tersebut, NGO juga ikut terlibat dalam beberapa pertemuan. Pada tanggal 7 Mei 2007, diadakanlah seminar yang bertajuk “Forum on Human Right Security Act” di Noramis Convention Hall, Marawi City. Forum ini diadakan oleh Institute for International Dialoque (IID).

Beberapa poin penting muncul dalam forum tersebut, diantaranya pembahasan mengenai hukum terorisme, kriminal dan Hak Asasi Manusia (HAM). Isu terorisme pada satu sisi telah mematahkan perjuangan Bangsa Moro mencapai kemerdekaan dalam segala aspek. Kemerdekaan ekonomi, kemerdekan mendapatkan perlakukan hukum yang baik dan kemerdekaan mendapatkan keadilan sosial. “Isu terorisme membuat masyarakat Muslim di mindanao menjadi korban,” sebut direktur lembaga Bangsa Moro Law and Policy Center, Atty. Zainoden Malang pada presentasi di seminar bertajuk “Human Right Security Act” Marawi City itu.

Sementara Coordinator Bantay Ceasefire, Rexall Kaalim lebih mempertegas, “Perjuangan Bangsa Moro seperti perjuangan Bangsa Aceh,” ungkapnya kepada saya ketika kami melajutkan perjalanan ke markas MILF. Rexall pernah menjadi tim pemantau inernational pada pilkada Aceh. Ia juga terlibat dalam beberapa analisis tentang gerakan sipil di Aceh. Termasuk investigasi soal reintegrasi menyangkut dengan korban konflik. Ia juga melihat Aceh dalam konteks perubahan pasca perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan GAM, 15 Agustus di Helsinki, Finlandia.

Berbeda dengan isu yang dilontarkan Dubes Amerika untuk Filipina, Francis Ricciardone bahwa MILF telah melindungi teroris. Lebih jauh AS juga menuduh MILF juga memberikan latihan kepada para teroris dalam melakukan aksinya di kawasan Asia. Meski dalam banyak siaran pers, pemimpin MILF selalu membantah telah melindungi teroris.

Pada kesempatan lain, tanggal 8 Mei 2007, sekitar 20 pemuda mewakili beberapa daerah (Sulu, Tawi-Tawi, Magindanao, Davao, Marawi, Lanao del Sur dan Cotabato) bertemu dengan pemimpin MILF pada acara panel yang dipusatkan di markas MILF. Saya berkesempatan ikut bersama pemuda Bangsa Moro untuk menyampaikan beberapa aspirasi.

Rekomendasi tersebut hasil pertemuan konsolidasi pemuda Bangsa Moro selama tiga hari di Marawi Resort Hotel. Rekomendasi pemuda Bangsa Moro sebagai dukungan dan perhatian terhadap situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya genjatan senjata MILF dan Governmentof of the Republic of Philippines (GRP). Rekomendasi itu adalah;

Pertama, mendukung proses damai yang ditempuh MILF dan GRP, dan melanjutkan pernyataan bahwa Bangsa Moro identitas sebagai bangsa. Kedua, Yuridiksi Bangsa Moro yang berasal dari nenek moyang meliputi kepemilikan, pemanfaatan, exploitasi, konservasi, manajemen dan disposisi sumber daya alam.

Dua diantara sembilan rekomendasi yang disampaikan kepada MILF pada peace panel tanggal 8 Mei 2007 di Cotabato City. Tepatnya di markas MILF. Rekomendasi itu juga sebagai dukungan terhadap MILF dalam melakukan perjuangan terhadap Bangsa Moro serta dukungan terhadap perdamaian di Mindanao. Rekomendasi ini juga nantinya akan disampaikan kepada pemerintah Filipina.

Perjuangan Bangsa Moro di Mindanao adalah soal hak dan kepemilikan tanah dari nenek moyang mereka. Perjuangan untuk tidak didiskrimanasi, tidak miskin dan tidak dipinggirkan.

Meski munculnya perlawanan mulai tahun 1970 dengan nama MNLF dan kemudian dilanjutkan MILF pada tahun 1996, tidak juga menurunkan semangat perjuangan minoritas Muslim Moro di Mindanao. Hingga belakangan berbagai pihak menuduh, perjuangan tersebut sangat berbau dengan terorisme. Dan ini kerap dilontarkan sebagai senjata untuk mendiskreditkan Muslim Moro di mata masyarakat International.

Datu Gamal Usman Mamangcau dari organisasi Balo-I Muslim Christian Movement for Peace mengatakan hingga saat ini banyak Bangsa Moro masih hidup dalam kemiskinan. Perlawanan MILF semata-mata karena diskriminasi pemerintah dalam memajukan Bangsa Moro.

Seperti pengembangan ekonomi yang sedikit, rendahnya mutu pendidikan dan kurangnya pembanguan sarana infrastruktur. Menurut Datu Gamal, kampanye yang dilakukan untuk mendiskreditkan Bangsa Moro kerap dilakukan pemerintah. Isu teroris, separatis dan berbagai image negative lainnya sering diberikan kepada kaum minoritas Muslim di Mindanao.

Pada satu kesempatan, saya bersama teman dari IID menuju kota Lanao del Sur untuk mengikuti pelatihan tentang proses pemantaun gencatan senjata antara MILF dan Pemerintah Filipina. Para pemantau berasal dari masyarakat sipil namanya “Bantay Ceasefire” sebuah pemantau lokal yang terdiri dari gubungan NGO dan masyarakat. Di samping itu ada Tim Monitoring International (IMT) yang disponsori negara Malaysia, kehadiran Local Monioring Team (LMT) dari akar rumput juga telah banyak memberi kontribusi dalam membangun perdamaian.

Genjatan senjata MILF dengan Pemerintah terjadi pada tahun 2001 di Tripoli, Libya. Namun berbagai kendala masih saja terjadi di lapangan. “Perdamaian ini penting melibatan masyarakat sipil dalam proses pemantauan genjatan senjata,” ungkap Roslan mewakili IMT Malaysia pada pelatihan yang berlangsung selama tiga hari di Villa Lacida Resort, Magoong, Lanao del Sur.

Acara ini diselenggarakan sebuah organisasi Mindanao People’s Caucus (MPC). Organisasi grasroot yang sangat aktif menyuarakan perdamaian di tanah Mindanao. Pada pelatihan kali ini, peserta dibekali dengan teknik membuat laporan dan investigasi ketika berada dilapangan. “Masyarakat harus selalu menjadi pemantau perdamaian yang sedang berlangsung saat ini,” sebut Koordinator Bantay Ceasefire, Rexall Kaalim.

Dari kota Lanao, kemudian kami berangkat menuju kota Marawi City. Butuh waktu lima jam perjalanan untuk tiba di kota dengan mayoritas Muslim. “Kita menuju ke kota Islam,” salah seorang teman mengatakan kepada saya. Marawi City terkenal dengan kota Islam, dan juga merupakan salah satu kampus terbesar di Mindanao. Mindanao State University (MSU).

Keberadaan kampus Islam di Marawi tidak terlepas dari negosiasi panjang antara gerakan militan Islam dan pemerintah Filipina. Para pejuang meminta kepada pemerintah untuk membangun mutu pendidikan bagi masyarakat Muslim Moro. Sehingga pemerintah pun akhirnya menyepakati, dan MSU bagian dari negosiasi itu. Komplek MSU bukan hanya ada ruang belajar, tapi juga dilengkapi dengan Hotel, Losmen, Mall, Lapangan olah raga, asrama dan juga lapangan golf.

Hingga kini kekerasan masih saja terjadi di Mindanao. “Masih terjadi insiden-insiden pemboman di sini,” sebut Kapten Nasiruddin anggota Join Monitoring Assisten Team (JMAT). Nasiruddin berasal dari Malaysia dalam tugasnya memantau gencatan senajata antara MILF dan Pemerintah Filipina. “Kami harus siap ditepatkan dimanapun,” ungkapnya lagi.

Dalam perjalanan, saya juga berkesempatan bertemu dengan Cordinating Committee for the Cessation of Hostilities (CCCH) perwakilan MILF. Ada beberapa poin yang saya tangkap dalam proses membangun perdamaian. Pertama, monitoring yang masih lemah. Kedua, kurangnya koordinasi dengan prajurit dilapangan dari kedua pihak. Ketiga, minimnya pengembangan dan pembangunan untuk pelaksanaan program untuk Bangsa Moro.***

Struggle of Bangsamoro

By: Andi Firdaus

This only article sharing. Article the share of situation from the Mindanao. Why with Mindanao? This is Question of the necessary answer to you. Because in their very much problem humanitarian crisis and impact from war. Fighting between the Moro Islam Liberation Front (M ILF) and Government Republic of the Philippines Soldier has effect to civil society.


Mindanao is an island. There is island three in the Philippine, Mindanao, Visayas and Luzon. Mindanao located in side Philippine south and very historic to Muslim society. This time, Muslim society mentioning self with Bangsamoro. If reading bangsamoro History, so wars have been during five century with fight against government.

Far previously, army of Spaniel, America, Japan and Philippines government not yet succeeded to defeat struggle of bangsamoro. The Struggle for independent country from the Philippine government. Majority resident of Philippines believe in catholic. Struggle exactly of bangsamoro do not because of religion. However, because migration and ownership of land in that region, till make they is excluded and is impecunious.

This matter has caused and trigger enragement of Moslem clan in Mindanao continue to struggle to claim government of discrimination in order not to them. Autonomous region of Mindanao Islam is Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Shariff Kabunsuan, Sulu and Tawi-Tawi. Marawi City as well as a port inhabited by majority resident of Islam. Ms. this regional town is Cotabato City.

At one particular opportunity, I follow seminar with theme " Bangsamoro Youth Summit" in the campus of Mindanao State University ( MSU), Marawi City. In the meeting, young all operate study strategy of Consolidation to reach for struggle. They continue to scream to claim justice of government.

My friend, one of the participant in that ivent and which delegation Sulu island. He is tell me that Bangsamoro always get aggression of government. Therefore, the bangsamoro live in condition economic deflation and poor. “Meeting of this youth is the part of consolidation which continue us conduct,” mention Nelson.

“Straggle for justice only,” say Datu Gamal from the I-Baloi Muslim-Christian for Peace organization. Joint Muslim and Christian is as to realize peace from civil society. Datu Gamal tell also for me. The Moro Islamic Liberation Front (MILF) straggle, because governmental discrimination in moving forward bangsamoro.

Like economic expansion which a little, a few of quality of education and lack of development of infrastructure medium. According to Datu Gamal, government often alleges negative issue to the bangsamoro. Terrorism and violence conducted to people’s. Since 1996, humanitarian crisis, violence and economic deflation happened.

What struggle of MILF? Mindanao which is broadness 94.639 km², abut on sea of Sulu in Westside, go out to sea Philippine in east and side south go out to sea Sulawesi. The island this is team of MILF peripatetic and continue to make against with government, for the shake of grabbing status as independent country ( self-supporting state)

Latter various issue thrown. Frequent MILF conduct hardness to civil society. Terrorism issue become weapon to government of Philippine which work along with America. In its cooperation and Mindanao south hundreds of Philippine army trained by American team.

Its reason, Existence of Abu Sayyaf Group (ASG) and Jama’ah Islamiyah ( JI) will unsettle in Asia. Agreeing? Or reason only from state of Europe to master economics in Asian nations. Launched issue Terrorism to Minority Moslem in Mindanao have forced MILF offer strategy

One of them is to, inviting government of Philippine and America both of the same catching terrorist. In mass media broadcast which loading in various media, leader of MILF tell MILF have never protected terrorist, " we are only conducting struggle by right of bangsamoro independence," mouthpiece of MILF Eid Kabalu explain and affirm that its combatant group do not give protection to terrorist.

Parrying the issue, NGO also have a finger in the pie some meeting. On May 7, 2007, I have a time to follow seminar which is have coronet " Forum on Human Right Security Act" in Noramis Convention Hall, Marawi City. This Forum is performed a by Initiatives for International Dialogue (IID)

Some important point of record in my head. Penal solution of terrorism, Human right and criminals. Issue Terrorism at one side have broken struggle of tired Bangsamoro to independence in all aspect. Independence of economics, free get to treat good law and independence get social justice.

"Terrorism issue make Moslem society in Mindanao become victim," mention director institute Bangsamoro Law Policy Center and, Atty. Zainoden at presentation in seminar have coronet “Human Right Security Act," Marawi City. Whereas Coordinator Bantay Ceasefire, Rexall Kaalim more is assuring, “Struggle of Bangsamoro like struggle of Nation Acheh," express him to me when us of continuing journey to MILF station.

Differ from thrown by issue is American Embassy for the Philippine Government, Francis Ricciardone that MILF have protected terrorist. Farther USA also alleges MILF also give practice to terrorist in conducting its action in Asian area. Even in many statement of attitude, leader of MILF always argue have protected terrorist.

At other opportunity, May 8, 2007, twenty youth deputize some area ( Sulu, Tawi-Tawai, Magindanao, Marawi, Lanao der Dur, Davao, Marawi and Cotabato) coming in contact with leader of MILF at centered panel event in station of MILF. I have a time to follow with youth of bangsamoro to submit some aspiration.

The recommendation result of meeting of consolidation youth of bangsamoro during three-day in Marawi Resort Hotel. Recommendation youth of bangsamoro as attention and support to condition and situation at time ceasefire between the MILF and Government of the Republic of Philippines. That Recommendation is.

First, supporting peaceful process which gone through by MILF and GRP, and continue statement that identity Bangsamoro as nation. The extent of the jurisdiction of the Bangsamoro ancestral domain must include the ownership, utilization, exploitation, conservation, management and disposition of the natural resourse.

Two among nine recommended to MILF at peace of panel May 8, 2007 in Cotabato City, at MILF camp. That Recommendation also as support to MILF in conducting struggle to bangsamoro and that also support to peace in Mindanao. This Recommendation also later will be to government.

Coherent and Clear that, struggle of Moslem clan of Moro in Mindanao is rights problem and ownership of ground of their ancestors. Struggle for discrimination, is not impecunious and do not be pulled over from led by State is President Magapal Gloria Arroyo.

*) Alumnus Mindanao Peacebuilding Institute (MPI) Philippines