Pemalsu Dokumen Mobil Mewah Lolos

Oleh: Andi Firdaus

Terkait penangkapan tujuh unit mobil mewah tanpa dokumen pada akhir 2007, hingga kini pihak Kepolisian Resort (Polres) Pidie belum berhasil menangkap pemiliknya untuk dijadikan tersangka. Kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.


Kapolres Pidie AKBP Dedy Setyo Yudo Pranoto, SSTmK di ruang kerjanya mengaku, pihaknya sejauh ini masih terus melakukan upaya penyelidikan dan belum berhasil menahan tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Dedy, sampai saat ini Kepolisian belum bisa menahan pemilik mobil karena bisa menunjukkan dokumen seperti STNK. “Walau itu palsu tapi sama dengan aslinya, sehingga sulit dibedakan bila kita tak jeli melihat,” ungkapnya.

Tujuh mobil mewah itu masih diamankan pihak Polres Pidie. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan, kemudian dilakukan pengecekan ke Samsat Polda Metro Jaya tempat asal mutasi. “Diperoleh informasi bahwa 1 unit sudah diblokir karena kasus pencurian,” katanya.

Selain itu tambahnya, 1 unit lagi dokumennya masih berada di Polda Metro Jaya belum dicabut, namun pemiliknya sudah membuat dokumen lain yang berat dugaan dipalsukan. “Dari sana diperoleh informasi data,” jelas Dedy.

Untuk pengusutan asal usul mobil tersebut, pihaknya juga telah mengamankan semua mobil di Mapolres Pidie guna melakukan pemblokiran dokumen di Samsat.

Berdasarkan hasil kontak dengan Polda Metro Jaya dan Poltabes Medan, dalam waktu dekat akan datang ke Polres Pidie guna melakukan koordinasi. Jika dalam penyelidikan itu terbukti ilegal katanya, maka semua mobil tersebut akan dikembalikan pada petugas di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Ketujuh jenis mobil mewah adalah 1 unit BMW X5, 1 unit Avanza dan 5 unit Kijang Innova. Sedangkan yang masih ada di Mapolres Pidie hanya dua 2 unit kijang Innova dan 1 unit Avanza.

Sementara 1 unit BMW X5 dan 1 unit Innova sudah ditarik ke Polda Metro Jaya. Dua unit lainnya jenis Kijang Innova diserahkan ke Poltrabes Medan. Sebelumnya sejumlah mobil tersebut berhasil diamankan Kepolisian Pidie setelah pemiliknya mengurus surat mutasi pada Samsat Pidie.

Karena kecuriaan, pihaknya langsung menelusuri ke ATPM pabrik pembuat mobil untuk mengetahui nomor rangka dan nomor mesin. Dari sana terungkap dua unit mobil ternyata didistribusikan di Provinsi Sumatera Utara. “Dokumennya di Medan, langsung kita cek guna mencari kebenaran,” jelas Dedy.

Kepada warga Kapolres berharap, jika membeli kenderaan di luar daerah seharusnya dilakukan pengecekan terlebih dulu supaya jelas dan tidak tertipu.

SMP Negeri Jiem-Jiem Luput Perhatian

Oleh: Andi Firdaus

Meski pemerintah sudah melakukan rehab rekon untuk sekolah rusak dan terbakar akibat konflik dan bencana tsunami. Namun hingga kini SMP Negeri 4 Jiem-Jiem, Kecamatan Bandar Baru, Pidie luput perhatian. Padahal pihak sekolah pernah mengajukan permohonan pada pemerintah melalui Dinas Pendidikan, baik di level Provinsi maupun Kabupaten.


Hal itu dikatakan Isfandiar SAg, kepada Independen, Rabu (03/04), menyikapi kondisi kantor guru di sekolah Jiem-Jiem, Bandar Baru yang sampai sekarang belum diperhatikan pemerintah. Sehingga sejumlah guru terpaksa berkantor di ruang laboratorium. “Lab itu sendiri kan punya fungsinya tersendiri,” ucapnya.

“Ruang itu besarnya sekitar 7x15 meter, namun sangat penting untuk kantor para guru dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar,” kata Isfandiar alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2001. Kata dia, selama ini para guru mengeluh karena fasilitas yang diharapkan tak kunjung datang.

Sebelumnya, SMP tersebut salah satu sasaran pembakaran oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ketika konflik melanda Aceh. Padahal pemerintah sudah melakukan rehap rekon untuk sekolah-sekolah yang rusak dan terbakar akibat Tsunami dan Konflik. “Sampai saat ini SMP kami luput perhatian,” ungkap Isfandiar, salah seorang guru yang baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi 2006 lalu.

Selain itu dia juga berharap, pemerintah segera merehab kantor tersebut, agar proses belajar mengajar bisa lancar. Bahkan sejak tahun didirikan pada tahun 2002 jumlah murid pun masih sangat terbatas. “Mungkin ini karena kurangnya fasilitas yang ada, sehingga para orang tua lebih memilih anaknya sekolah di Kecamatan Bandar Baru,” ucapnya.

Untuk murid perempuan sekitar 80 orang katanya, sedangkan laki-laki sekitar 50 murid. Sementara fasilitas belajar siswa belum mendapat perhatian pemerintah, sepeti buku dan alat peraga belajar lainnya. “Kalau alat di laboratorium memang tidak ada sama sekali,” jelasnya. Bahkan satu bulan lagi akan dilaksanakan ujian nasional (UN).

Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi murid untuk memenuhi target nilai UN yang akan dilaksanakan ke depan. “Meski tak ada fasilitas belajar yang memadai, guru tetap mengajar demi siswa,” cetusnya optimis.

Dia tidak menampik, bahwa sebelumnya pemerintah pernah memberi bantuan dalam bentuk buku bacaan dan 1 unit computer untuk menunjang kegiatan guru dan siswa. “Semua sudah hancur karena dilanda banjir, dan semua buku tak bisa digunakan lagi,” ujar mantan aktivis pejuang demokrasi itu.

Dia juga menggambarkan, lokasi sekolah tersebut jarak tempuh 10 kilometer dari kota Kecamatan Bandar Baru. Selain jauh katanya, kondisi jalan juga rusak parah, sehingga membutuhkan waktu sekitar 2 jam menggunakan kenderaan roda dua. “Ini disebabkan lalu lalang truk pengangkut pasir, makanya jalan jadi hancur,” tegasnya. (andi firdaus)

6 Miliar untuk Program Pemberantasan Kemiskinan di Pidie

Oleh: Andi Firdaus

Dana sebesar Rp. 6 miliar akan disalurkan untuk 5.511 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ada di Kabupaten Pidie. Sedikitnya 308 sarjana Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diseleksi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pidie, guna mendukung program tersebut.


Para perserta yang akan lulus seleksi nantinya akan ditempatkan di 10 Kecamatan. Mereka terdiri dari 69 calon operator computer dan 239 tenaga pendamping untuk pengawasan penyaluran RTSM sebasar Rp. 6 Miliar. “Tenaga tersebut akan mendampinginya nanti,” kata Kapala Dinas Sosial, Pidie, Drs. Muhammad Husen.

Tanaga yang akan diseleksi untuk menyalurkan dana tersebut katanya, dilakukan dengan sangat transparan, bahkan petugas khusus juga didatangkan dari Jakarta. “Tim acessor Unibersitas Indonesia (UI) Jakarta juga didatangkan,” ucap Muhammad Husen di gedung Balai Meusapat Ureung Pidie, Selasa (18/03). Sedangkan Dinsos hanya menyediakan tempat dan lokasi pelaksanaan, tambahnya.

Menurut Kapala Dinas Sosial, nantinya tenaga pendamping lebih diprioritaskan putra daerah dan wanita yang berasal dari Kecamatan sasaran penyaluran bantuan. “Kecamatan yang ada dalam daftar,” ucapnya. Sementara kemampuan peserta ditentukan oleh hasil uji yang dilakukan oleh tim yang telah ditentukan.

Selain itu Muhammad Husen juga menjelaskan, bahwa program tersebut merupakan uji coba pemberantasan kemiskinan yang didanai Departemen Sosial yang disalurkan untuk enam provinsi. “Salah satunya provinsi Aceh,” jelasnya. Sedangkan di Aceh tambahnya, hanya tiga Kabupaten yang mendapat dana tersebut, antara lain Pidie Jaya dan Lhokseumawe.

Untuk Kabupaten Pidie, hanya 10 Kecamatan mendapat bantauan dari 23 Kecamatan yang ada. “ Kembang Tanjong, Mane, Geumpang, Mutiara, Geulumpang Baro, Kota Sigli, Grong-grong, Delima, Batee dan Laweung,” rincinya. Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang bisa di jangkau oleh Dinas Sosial, tambahnya lagi.

Tugas PKH akan melakukan penyuluhan sekaligus mendata perkembangan rumah tangga yang sangat miskin bersyarat. Sehingga bantauan tepat sasaran. “Bukan kepada kepala keluarga (KK), tapi bantuan langsung diterima ibu rumah tangga,” katanya seraya mencontohkan wanita hamil yang wajib diperiksa secara rutin ke bidan dan puskesmas.

Dalam penyaluran dana tersebut, ibu rumah tangga dapat memanfaatkan untuk kepentingan yang lebih mendesak. Seperti biaya yang dikeluarkan pada saat proses melahirkan di Puskesmas dan klinik, sehingga tidak lagi dilarikan ke bidan kampung (mablien). “Tidak dibenarkan lagi ke dukun kampung,” singgungnya.

Sementara kata dia, bayi dengan usia 0-6 tahun diharuskan mendapat imunisasi dari Puskesmas setempat. Menyinggung soal pendidikan, Kepala Dinas Sosial juga mengungkapkan, agar nantinya pihak keluarga bisa menyekolahkan anaknya sesuai dengan program wajib belajar sembilan tahun.

“Ini harus dilakukan oleh mereka yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut, dan penyaluran akan disalurkan secara bertahap,” ujarnya. Setahun akan diserahkan empat kali melalui kantor Pos dan Giro ke rekening penerima manfaat. “Jika ini tidak berjalan, maka suatu waktu bisa dihentikan,” lanjutnya.

Tujuan akhir dari program itu adalah untuk pemberantasan kemiskinan dengan jangka waktu kegiatan selam enam tahun. Namun jika ke depan ada perubahan, maka sesui dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Sosial, papar Muhammad Husen. Selain Dinas Sosial, program ini juga melibatkan Dinas Pendidikan, Kesehatan, Bappeda.

“Semua termasuk dalam tim terpadu yang selalu mengawasi kegiatan PKH dengan harapan tercapai sesuai dengan hasil yang sudah ditetapkan,” pintanya. (andi firdaus)

Kunjungan DPR-RI Temukan Banyak Masalah

Oleh: Andi Firdaus

Sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan tatap muka dengan anggota DPR-RI di Oproom kantor Bupati Pidie Jum’at (21/03). Kunjungan anggota DPR-RI tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dari daerah.


Selain Kepala Dinas, turut hadir juga Camat se-Kabupaten Pidie, Muspika serta Ketua Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, regional II dan hadir juga Ketua BRR distrik Pidie.

Dalam kunjungan tersebut terungkap banyak permasalahan yang dialami daerah, terutama kawasan pedesaan. Seperti tiga unit jembatan yang diusulkan Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Pidie kepada BRR sejak tahun 2006.

Akibatnya, hingga kini usulan itu belum mendapat respon dari BRR. Ada tiga jembatan yang diusulkan sebelumnya. Ketiga jembatan tersebut terletak di garot, Kecamatan Indra Jaya, Tiba raya, Kecamatan Mutiara Timur dan jembatan Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong.

Menanggapi usulan Kimpraswil, anggota DPR-RI, Teuku Nurlif meminta Ketua BRR Regional II yang berkedudukan di Lhokseumawe untuk dapat merekomendasikan permasalahan tersebut. “Usulan yang telah duluan diharapkan menjadi prioritas dan program rehab dan rekon tahun 2008,” pinta anggota DPR-RI asal Aceh.

Sedangkan anggota DPR-RI lainnya, Muchtar Aziz yang membidangi masalah pendidikan berharap, agar di sektor pendidikan nantinya benar-benar dapat diperhatikan. Selain itu, komisi IV DPR-RI, Suswono bidang pertanian juga minta pemerintah daerah Pidie dapat menjaga lahan pertanian, seperti sawah.

Menurutnya, selama masa kunjungan kerjanya di beberapa Kabupaten, banyak areal persawahan telah dijadikan pemukiman penduduk. Suswono meminta, lahan yang telah dijadikan konversi dapat diselamatkan dengan cara mencetak sawah baru.

Hal itu disampaikannya mengingat sawah yang akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pidie tidak susut karena telah dilaksanakan pembangunan. “Semua dapat dikoordinasikan dengan badan terkait,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, DPR-RI berharap agar semua permasalahan dapat dikoordinasikan dengan badan terkait untuk melakukan usulan. Karena dalam mengalokasikan anggaran itu tidak mungkin lagi, karena APBN tahun 2008 sudah ditetapkan.

“nantinya mereka dapat memperjuangkan dalam APBN tambahan pada Agustus mendatang,” sebut Nurlif. (andi firdaus)

20 Tahun Warga Menunggu Talut

Oleh: Andi Firdaus

Hingga saat ini pemerintah belum serius memperhatikan petani. Hanya mengumbar janji, sementara realisasi di lapangan jauh dari harapan. Begitu disampaikan Muhammad Zaini (36), masyarakat desa Mesjid, Kemukiman Beurabo, Kecamatan padang Tijie kepada Independen, Minggu (30/03).


Zaini menceritakan, upaya pemerintah mensejahterakan petani di Kemukimannya belum pernah diperlihatkan, baik pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten. Sehingga tambahnya, masyarakat seperti kodok rindukan bulan. “Sejak sekitar tahun 1987 kami berharap pemerintah dapat membangun talut,” katanya.

Bayangkan kata dia, talut itu tempat mengalir air yang dipergunakan untuk sekitar 200 hektar sawah milik masyarakat. Setiap tahun masyarakat membutuhkan air untuk sawah, karena sawah merupakan mata pencaharian masyarakat yang utama, kata Zaini. “Untuk kebutuhan empat desa, Seukembok, Meunasah Mesjid, Meunasah Muke dan Meunasah Baro,” jelas Yah Do, panggilan akrabnya.

Dulu pernah datang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar tahun 1990, kata Yah Do, tetapi hanya survey saja. Menurutnya, banyak tim yang datang ke desanya hanya sekedar melakukan survey. “Sejak sekitar tahun 1987 dan kini sudah memasuki 2008 belum juga masyarakat menikmati pembanguan untuk sector pertanian,” ungkap Yah Do kesal.

Selain Yah Do, hal senada juga disampaikan Teungku Nazaruddin (38) menanggapi janji pemerintah yang tak kunjung datang. Kata dia, pembangunan talut sangat dibutuhkan masyarakat demi melancarkan air ke areal persawahan. “Masyarakat kesulitan ketika musim tanam padi,” kata Nazaruddin tokoh masyarakat setempat.

Bahkan tambahnya, jika pembangunan talut tidak dilakukan bukan hanya kesulitan air, tapi juga sebagian badan jalan akan longsor. Hal ini disebabkan badan jalan terkikis oleh air. “Lihat saja jalan menuju Kemukiman Beurabo, jalannya sudah sempit karena badan jalan longsor,” cetusnya sembari mengatakan, kondisi tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

“Talut yang harus dibangun jaraknya sekitar 2 kilometer,” cetusnya singkat. Jika pemerintah tidak mampu membuatnya, maka ke depan pemerintah tidak perlu mengubar janji. “Kami sudah bosan dengan Janji,” hela Abdullah (33) tahun menanggapi kepedulian pemerintah bagi masyarakat petani di desanya.

“Sudah 20 tahun kami menunggu talut dibangun, seharusnya pemerintah dapat meninjau ke desa guna mengetahui kebutuhan masyarakat,” sebut Abdullah kecewa. Akan tetapi katanya, hingga saat ini pemerintah tidak pernah turun, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat tidak diketahuinya, seru Abdullah, pemuda setempat.

Ketika disinggung banyaknya dana dari Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias, Yah Do dengan nada pesimis menjawab, sampai kini masyarakat belum pernah sama sekali menikmati dana tersebut. “Kami mendengar saja di Aceh banyak uang, tapi masyarakat di sini tak pernah mendapatkannya,” kata Yah Do yang diamini Abdullah dan Teungku Nazaruddin.

Masyarakat tidak bisa membuat proposal, seperti yang dibuat para kontraktor karena itu tanggungjawab pemerintah, katanya. “Dewan Perwakilan Rayat (DPR) dan Pemerintah terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) kan bisa sesekali datang menjenguk,” ketusnya berharap, agar masyarakat jangan lagi menunggu seperti dulu, apalagi sekarang sudah ada pemerintah baru pilihan rakyat.

“Jangan sampai 2009 calon-calon itu membuat janji lagi, kami sudah jera,” sampainya. (andi firdaus)

Emping Melinjo Kurang Perhatian Pemerintah Pidie

Oleh: Andi Firdaus

Meski emping melinjo terkenal di Kabupaten Pidie, namun pemerintah setempat lebih memprioritaskan tanaman Kakao. Padahal, komoditi tersebut merupakan andalan khas daerah yang kualitasnya menembus pasar Malaysia.


Dari hasil pemeriksaan Departemen Kesehatan, kualitas emping melinjo Kabupaten Pidie ternyata tidak banyak mengandung getah, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. “Emping melinjo kita di Pidie terbebas dari resiko penyakit asam urat,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pidie, Muhammad Amin Affan.

Menurutnya, budidaya tanaman melinjo sektornya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, bukan pada Dinas yang dipimpinnya. ”Tetapi hak ini tidak dijadikan program perioritas,” katanya. Padahal tambahnya, jika dikembangkan dengan baik maka dampaknya sangat berpengaruh bagi Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Lebih jauh Muhammad Amin menjelaskan, selama ini tanaman melinjo kurang mendapat perhatian, meski salah satu komoditi Kabupaten Pidie yang sudah tembus pasar luar negeri. “Karena tidak ada perhatian khusus, maka makanan khas Pidie ini justru tenggelam,” sebutnya sembari mengatakan, para pengusaha daerah lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengekspor ke luar negeri.

Padahal tambahnya, pemerintah Pidie bisa melakukannya sendiri. Sementara pengusahan emping melinjo dalam bentuk industri home dapat dijumpai di sejumlah desa di kawasan Pidie. Seperti desa Teubeng Kecamatan Pidie, terdapat hamper 80 persen perempuan sebagai pekerja pembuat emping melinjo.

Dari penghasilan tersebut, para perempuan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dengan upah Rp 3.500 per kilogram. Sementara setiap orang mampu menghasilan rata-rata 10 kilogram setiap harinya. Pekerjaan Peh Kuerupuk tersebut sudah menjadi pekerjaan turun menurun bagi warga desa setempat. Sedangkan bagi pengusaha, pendapatan mencapai Rp. 150 ribu setiap harinya. (andi firdaus)

Mantan TNA Buka Lahan Perkebunan

Oleh: Andi Firdaus

Sementara Abu Yus, mantan intelijen GAM juga menuturkan, pembukaan lahan tersebut sudah direncanakan setahun yang lalu. Namun jarak tempuh yang sulit membuat pembukaan lahan belum berhasil dilaksanakan. “Baru sekarang berhasil dibuka, itu pun tidak semuanya,” katanya.


Pembukaan lahan baru yang pada awalnya direncanakan seluas 2000 hektar di kaki Bukit Barisan, Lembah Lhok Gadong, Kecamatan Geulumpang Tiga Pidie, Senin (17/03), turut disaksikan mantan panglima GAM wilayah Pidie, Abu Razak.

Sejumlah 400 mantan Teuntra Nangroe Aceh (TNA) kembali naik gunung, melalui koperasi Lhok Gadong mereka membuka lahan perkebunan sawit dan coklat seluas 260 hektar. Lahan tersebut wujud dari reintegrasi mantan kombatan dengan masyarakat.

Selain mantan TNA, lahan tersebut juga diperuntukkan bagi 300 anggota masyarakat. “Program ini didanai oleh BRR melalui koperasi terpadu,” kata pengurus koperasi Lhok Gadong, Teungku Zulfadli kepada Harian Aceh Independen, Senin (17/03)

Menurut Zulfadli, pembukaan lahan merupakan bagian dari reintegrasi mantan TNA dengan masyarakat yang sudah diamanahkan dalam kesepakatan Helsinki dan dituangkan dalam butir MoU. “Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan anggota GAM,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, nantinya perkebunan itu akan ditanam coklat dan sawit. Sulitnya menempuh lokasi juga merupakan kendala tersendiri saat membuka lahan, sehingga kata dia, banyak pekerjaan tidak maksimal.

“Jarak lahan sekitar 12 kilometer dari jalan Banda Aceh-Medan, untuk menempuh lokasi membutuhkan waktu kira-kira 3 jam,” ucap Zulfadli sembari mengatakan, jika musim hujan pihaknya sangat sulit menempuh areal perkebunan karena jalan berlumpur.

Selain Zulfadli, salah seorang mantan TNA, Teungku hasbi juga berharap agar pemerintah memberi perhatian kepada kawasan tersebut. “Kami minta pemerintah untuk memperbaiki jalan menuju kawasan itu, karena merupakan lumbung hasil perkebunan ,” kata hasbi.

Hasbi yang lebih akrab dipanggil Teungku Pulo juga menjelaskan, jika fasilitas menuju perkebunan baik, maka memudahkan hasil pertanian diangkut ke pasar Kecamatan. “Kalau sarana transportasi bagus, hasil mudah dipasarkan,” kata mantan anggota TNA yang pernah ditangkap dan diasingkan ke Kalimantan.

Sementara Abu Yus, mantan intelijen GAM juga menuturkan, pembukaan lahan tersebut sudah direncanakan setahun yang lalu. Namun jarak tempuh yang sulit membuat pembukaan lahan belum berhasil dilaksanakan. “Baru sekarang berhasil dibuka, itu pun tidak semuanya,” katanya.

“Masih ada sekitar 400 hektar lagi kebun yang belum dibersihkan,” terang Abu Yus sambil memperlihatkan bekas tembakan di perutnya. Kata dia, jika areal perkebunan ini berhasil, maka ke depan akan dibersihkan lagi lahan yang masih tersisa.

Menanggapi pembukaan lahan baru bagi mantan TNA dan masyarakat, manager program Center for Humanitarian and Social Empowerment (CHSE) Pidie berharap, agar program tersebut dapat menjadi proses awal terwujudnya hak ekonomi mantan kombatan.

“Ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mantan TNA, sehingga apa yang telah diperjuangkan seperti dalam MoU Helsiki bisa terealisasi di lapangan,” ujar Faisal kepada harian Aceh Independen saat diminta tanggap berkenaan program pembukaan perkebunan tersebut.

Selain itu tambahnya, program pemberdayaan ekonomi tersebut juga merupakan bagian dari membangun perdamaian. “Disamping pemberdayaan ekonomi untuk reintegrasi juga bagian penting membangun perdamaian,” kata Faisal.